Berkas Kades Mariono Dilimpahkan ke Polres

113

MADIUN – Pengusutan perkara dugaan politik praktis dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang menyeret Mariono, kepala Desa Dawuhan, Pilangkenceng, dikebut. Sejumlah saksi diperiksa polisi bersamaan pelimpahan berkas perkara dugaan pengondisian untuk memilih salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Madiun itu kemarin (6/2). ‘’Saksi-saksi disertakan karena bagian dari BAP (berita acara pemeriksaan, Red) dalam administrasi kami,’’ kata Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar.

Para saksi tersebut adalah panitia pengawas kecamatan (panwascam), petugas pengawas lapangan (PPL), serta ketua kelompok wanita tani (KWT) desa dan kecamatan. Polisi perlu mencocokkan kelengkapan berkas administrasi lembaganya untuk masuk ke tahap penyidikan. Sejak laporan masuk pertengahan Januari lalu, input data register, proses kajian, hingga pemberkasan tahap dua. ‘’Tadi (kemarin, Red) beberapa saksi sudah diperiksa,’’ ujarnya.

Bawaslu tiba di Mapolres Madiun sekitar pukul 10.15. Tiga staf yang membawa map besar bergegas menuju ruang satreskrim. Para saksi menyusul di belakangnya. Mereka masuk ke ruang Kasat Reskrim AKP Logos Bintoro. Satu jam berselang, proses pelimpahan selesai. Penanganan dugaan pelanggaran pasal 490 UU 7/2017 tentang Pemilu itu pun ditangani satreskrim. ‘’Kami tinggal menunggu hasil penyidikan,’’ tuturnya.

Anwar enggan membeber terpenuhinya unsur pelanggaran yang dilakukan Mariono. Meski sudah menggali keterangan dari sembilan saksi. Termasuk di antaranya kepala desa dan pakar bahasa terkait pidato di lokasi pertemuan salah seorang caleg DPR RI Dapil VIII Jawa Timur dengan KWT. ‘’Biar polisi yang menyampaikan kepastiannya,’’ dalihnya.

Sementara Logos menarget penanganan tuntas sebelum 14 hari sesuai UU 7/2107 tentang Pemilu sejak dilimpahkan. Penyidik sudah mencicil dengan memeriksa beberapa saksi pelapor dan saksi mata di lokasi ”kampanye” Mariono. Pun mendalami seluruh berkas hasil klarifikasi bawaslu itu. ‘’Sampai nanti dilakukan gelar perkara untuk mengambil kesimpulan,’’ katanya.

Diketahui, bawaslu mengusut dugaan berpolitik praktis yang dilakukan Mariono pada 16 Januari lalu. Kades Dawuhan itu ditengarai menggiring warganya untuk memilih salah satu caleg DPRD Kabupaten Madiun dari dapil III. Bersamaan pertemuan salah seorang caleg DPR RI dapil VIII Jatim dengan KWT desa setempat. Bawaslu mengklaim mengantongi alat bukti rekaman suara dan video terkait dugaan pelanggaran itu. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here