Berbau Masalah, Pemkot Stop Hibah ke PNM

248

MADIUN – Aroma tak sedap dalam pengelolaan dana hibah Politeknik Negeri Madiun (PNM) ikut diendus pemkot. Pihak Balai Kota –sebutan Pemkot Madiun- memilih menghentikan aliran hibah ke kampus vokasi itu per 2015 lalu. Padahal, sesuai memorandum of undestanding (MoU) antara pemkot dan Kemristekdikti dalam alih status PNM, disepakati hibah bertahap sampai lima tahun. ’’Karena tidak tertib administrasi, kami hentikan pemberian hibah ke PNM,’’ kata Penjabat Sekda Kota Madiun Rusdiyanto.

Menilik sejarah penegerian PNM, pemkot dan Kemristekdikti saat itu menyepakati beberapa hal. Kala itu pemkot sangat mengharapkan ada perguruan tinggi negeri (PTN) di Kota Karismatik. Di sisi lain, pemerintah pusat mengakomodasi keinginan tersebut, namun mereka terbatas dari sisi anggaran. Pemberian hibah selama lima tahun kepada PNM diharapkan sebagai jalan membuat kampus tersebut siap berstatus negeri. Selain hibah, pemkot juga memberikan bantuan sarpras dan personelnya.

’’Paling utama adalah bantuan pembiayaan untuk operasional. Karena itu, pemkot memberikan bantuan dana hibah,’’ ujarnya.

Rusdiyanto yang juga menjabat kepala BPKAD itu menjelaskan, pemkot memberikan hibahnya mulai tahun 2013. Kala itu, BPKAD yang masih dikepalai Agus Purwowidagdo mencairkan Rp 2,4 miliar hibah kepada PNM. Di tahun berikutnya, hibah yang diberikan turun menjadi Rp 2,3 miliar. Belakangan, muncul temuan di akhir pertanggungjawaban. ’’BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red) mendapati laporan penggunaan hibah PNM tidak tertib administrasi,’’ terang Rusdiyanto.

Kesalahan serupa juga ditemukan BPK pada 2015. Pemkot saat itu kembali mengucurkan Rp 2,3 miliar dana hibah kepada PNM. BPKAD lantas menindaklanjuti lantaran sudah dua kali BPK mendapati temuan di laporan pertanggungjawaban hibah PNM. Pemkot akhirnya memutuskan untuk menghentikan hibah kepada PNM lantaran temuan di dua tahun anggaran tersebut. ’’Untuk lebih jelasnya (terkait temuan), penyidik (Kejari Kota Madiun) yang bisa menjelaskan lebih detail karena sudah di ranah hukum,’’ sebutnya.

Sebelumnya, korps adhyaksa menduga ada temuan salah peruntukan dalam penggunaan dana hibah. Menurut Rusdiyanto, PNM seharusnya memang berpedoman pada naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang menyertai pemberian hibah tersebut. Penggunaannya untuk apa saja dijelaskan dalam NPHD. Sayangnya, Rusdiyanto enggan memerinci isi NPHD itu. ’’Soal itu PNM yang mengetahui persis,’’ kata dia. ‘’Lagipula, karena ini sudah masuk ranah hukum, harus menghormati proses hukum yang sekarang berjalan,’’ imbuh Rusdiyanto.

Ketua Komisi II DPRD Ngedi Trisno Yhusianto membenarkan langkah pemkot menghentikan hibahnya ke PNM. Pasalnya, BPK menyatakan ada temuan selisih Rp 500 juta dalam laporan pertanggungjawaban PNM atas hibah yang diterima pada 2015 lalu. DPRD saat itu bahkan membentuk pansus menindaklanjuti temuan tersebut. ’’Hasil pembahasan dari pansus kami serahkan kepada pemkot untuk ditindaklanjuti. Mereka buat tim sendiri,’’ katanya.

’’Jadi, karena pertanggungjawaban belum klir, harus distop dulu. Wong belum klir, masa diberi hibah lagi, nanti malah menambah masalah,’’ imbuh Ngedi.

Menurut politisi PKB itu, penting mencermati NPHD pemkot dan PNM untuk menelisik dugaan penyalahgunaan hibah tersebut. Sebab, NPHD menjadi pedoman PNM dalam mengelola hibah. Penyusunannya telah didasarkan pada pengajuan PNM yang telah disetujui oleh pemkot. ‘’Termasuk apakah hibah itu boleh untuk membiayai gaji pegawai, baik ASN maupun non-ASN. Semisal, kalau sampai ada dobel pembayaran gaji atau honor antara APBD dan APBN, itu kan sudah double account,’’ tandasnya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here