Madiun

Beras Tak Layak Lolos Pengecekan

Dinsos Akan Kumpulkan Pendamping Bansos BPNT

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun dibanjiri keluhan warga mengenai buruknya bantuan pangan nontunai (BPNT). Kualitas beras dinilai tidak layak konsumsi. Seperti berkutu, pecah, dan berwarna kuning. ‘’Masalah itu terjadi di beberapa e-warung di Kecamatan Geger, Balerejo, dan Mejayan,’’ kata Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Madiun Mat Lazim Senin (29/6).

Lazim mengatakan, keluhan warga ditindaklanjuti dengan peninjauan ke lokasi. Persoalan yang ditudingkan benar adanya. Namun, kerusakan langsung diganti Bulog setempat. ‘’Kami kurang tahu berapa jumlah beras yang diganti,’’ ujarnya.

Disinggung sejauh mana pengecekan beras, Lazim tidak bisa berkomentar banyak. Urusan itu menjadi tanggung jawab pendamping bantuan sosial (bansos) pangan. Pihaknya merupakan penyedia data keluarga penerima manfaat (KPM), pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan BPNT.

Menurut dia, pengecekan beras wajib dilakukan setibanya di e-warung. Pemeriksanya dari kecamatan, desa setempat, hingga pemilik warung. ‘’Kalau beras tidak layak, mereka (pendamping, Red) berhak dan wajib menolak. Bulog wajib mengganti,’’ bebernya.

Lazim mengatakan, para pendamping bansos pangan bakal dikumpulkan. Pihaknya akan mengorek informasi atas kejadian ini. Hasilnya akan dibawa dalam rapat tim koordinasi bansos pangan. Juga lapor ke pemerintah pusat perihal belum maksimalnya kinerja pendamping di lapangan. ‘’Sebenarnya, selama pandemi ini kami sudah tiga atau empat kali melakukan pembinaan,’’ ujarnya.

Diketahui, BPNT pusat nilainya Rp 200 ribu per paket sembako. Ada empat komponen utama yang harus terpenuhi sebelum diterima KPM. Yakni, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, juga sayur dan buah. Selain itu, harus memenuhi enam prinsip ketepatan. Antara lain, sasaran, waktu, kualitas, dan administrasi.

Bulan lalu, ada 48.132 KPM. Perinciannya, 43.507 KPM reguler pusat, KPM perluasan Covid-19 (3.396), dan KPM suplemen provinsi (1.229). ‘’Bulog sebagai penyedia kebutuhan beras untuk BPNT, sesuai Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai,’’ pungkas Lazim. (den/c1/cor)

Bulog Enggan Dikambinghitamkan

SEMENTARA, Kepala Cabang Wilayah IV Bulog Madiun Ahmad Mustari membantah beras yang disalurkan tidak layak konsumsi. Enggan dikambinghitamkan mengenai temuan beras BPNT berkutu, rusak, dan berwarna kuning. ‘’Kami sebatas menyediakan, tidak secara langsung menyalurkan,’’ katanya Senin (29/6).

Mustari mengklaim beras yang dikeluarkan kondisinya baik. Jenis medium seharga Rp 8.100 per kilogram itu bebas dari kutu atau debu. ‘’Sebelum beras sampai ke e-warung, lebih dulu melalui supplier,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, tidak semua beras yang disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) dari Bulog. Ketika musim panen, supplier mengambil beras dengan jumlah sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Jumlah yang diambil lebih besar saat tidak musim panen atau beras dari petani minim. ‘’Apakah beras BPNT yang jadi masalah ini dari Bulog atau bukan, kami belum dapat konfirmasi dari dinsos,’’ tuturnya.

Supplier awalnya bentukan Bulog. Namun, selanjutnya di bawah wewenang dinsos. Saat ini, jumlahnya 15. Masing-masing meng-handle satu kecamatan. ‘’Kami bersama dinsos berniat mengumpulkan supplier untuk memastikannya,’’ ucap Mustari.

Terlepas itu, Mustari menyayangkan penyaluran beras BPNT bikin gaduh. Menurut dia, petugas pendamping bansos seharusnya melapor ketika terjadi masalah di lapangan. Sehingga bisa segera ditindaklanjuti. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close