Berani Tuntut Ipong Mundur

137

KOTA – Ada yang berani menggoyang kursi Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. Kemarin (11/4) massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas (AMPT) menuntut Ipong mundur dari jabatannya. Massa juga mendesak DPRD Ponorogo menggunakan hak interpelasinya untuk menurunkan bupati yang dinilai tidak amanah.

Ada beberapa tuntutan massa dalam aksi 114 Rabu siang kemarin (11/4). Paling utama, kebijakan bupati dinilai tidak prorakyat. Seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sultan Agung, penanganan dampak proyek pembangunan Waduk Bendo, rencana pembangunan pabrik pengolahan gamping di Sampung, serta kebijakan perbaikan jalan rusak di Ponorogo.

Sayang, aksi massa di depan kantor bupati dan gedung DPRD tersebut tidak mendapat respons. Karena Ipong dinas luar kota, perwakilan massa hanya ditemui Asisten Administrasi Pemerintahan Syaifur Rachman dan beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) lain di Ruang Bantarangin.

Namun, tidak ada hal teknis yang disampaikan perwakilan AMPT dalam pertemuan tersebut. Mereka ngotot hanya mau menyampaikan tuntutannya kepada bupati. ‘’Kami hanya ingin bertemu dengan bupati selaku pengambil kebijakan,’’ kata Didik Hariyanto, koordinator kapangan AMPT, kepada wartawan, usai pertemuan itu.

Sebagai bentuk kekecewaan, massa kemudian memberi hadiah pakaian dalam dan pembalut wanita kepada bupati melalui Syaifur. Hadiah itu untuk menyindir Ipong yang sering berhalangan ketika diajak berdialog dengan warga untuk menyelesaikan masalah.

Sebelumnya, massa yang terdiri dari perwakilan pengemudi becak motor (bentor), PKL, warga terdampak pembangunan Waduk Bendo, serta pengolahan gamping Sampung juga sempat kesal. Sebab, kedatangan mereka ke DPRD tidak ditemui satu pun anggota dewan. Bahkan, perwakilan massa sempat men-sweeping satu per satu ruangan komisi dan pimpinan DPRD, tapi semua kosong melompong.

Didik memastikan aksi serupa bakal kembali digelar Senin mendatang (16/4) dengan jumlah massa lebih banyak. Tuntutannya sama, meminta Ipong mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang sudah diterapkannya selama dua tahun menjabat bupati Ponorogo. ‘’Kami ingin ketemu bupati langsung atau bupati turun dari jabatannya,’’ tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga menampilkan teatrikal penertiban PKL di Jalan Sultan Agung oleh satpol PP beberapa waktu lalu. Aksi ditutup dengan membakar keranda jenazah, gerobak PKL, dan replika bentor di depan kantor bupati.

Dikonfirmasi terpisah, Syaifur Rachman mengatakan bakal menyampaikan tuntutan AMPT ke bupati. Dia tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan secara sepihak. ‘’Biar nanti bupati yang akan menjabawnya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Bupati Ipong mempertanyakan tuntutan massa yang mendesaknya mundur dari jabatannya. Dia mengklaim sudah bekerja sesuai peraturan yang jelas. ‘’Apa hak mereka meminta saya mundur. Siapa mereka. Apa karena keinginannya ditolak, terus berhak meminta seorang bupati mundur. Pemerintah menolak karena pasti ada dasarnya,’’ katanya melalui pesan WhatsApp.

Pada kasus penertiban PKL, misalnya, pemkab menjalankan kebijakan itu karena keberadaan PKL dianggap melanggar Perda 5/2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. ‘’Kebijakan tidak populis itu bukan berarti salah,’’ ujarnya. (her/c1/sat)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here