Belum Menyerah, Ancam PTUN-kan Seleksi Perangkat Jatipuro

145

NGAWI – Sejumlah peserta yang merasa keberatan dengan proses seleksi perangkat Desa Jatipuro, Karangjati, belum mau mengibarkan bendera putih. Tidak puas dengan hasil upayanya sejauh ini, kemarin (27/12) mereka ganti wadul kepada wakil rakyat. ‘’Kami ingin mencari keadilan,’’ kata Lirpradnya Paramitha, wakil peserta seleksi perangkat.

Di hadapan sejumlah anggota Komisi I DPRD Ngawi, mereka bersikukuh bahwa proses penjaringan perangkat di desanya menyimpang dari peraturan yang berlaku. Karena itu, menuntut adanya seleksi ulang.

‘’Kami sudah melayangkan surat keberatan ke berbagai pihak, mulai pemdes, camat, DPMD, inspektorat, sampai bupati. Tapi, sampai sekarang tidak ada respons,’’ ungkap Mitha -sapaan akrab Lirpradnya Paramitha- kepada Radar Ngawi.

Yang bikin mereka semakin kecewa, informasi yang beredar, dalam waktu dekat perangkat terpilih dari seleksi lalu itu bakal dilantik. Padahal, proses penjaringan sebelumnya dinilai ’’cacat’’. ‘’Bukan soal siapa yang terpilih jadi perangkat, tapi kalau caranya salah, hasilnya pasti juga tidak baik,’’ ujarnya. ‘’Makanya kami minta kepada anggota dewan untuk membantu menyelesaikan masalah ini secepatnya,’’ imbuh Mitha.

Bagaimana jika upaya mengadu ke dewan juga tidak membuahkan hasil? Mitha menegaskan pihaknya bakal membawa masalah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Pihaknya akan menggugat proses seleksi perangkat desa yang dia anggap menyalahi prosesdur itu. ‘’Karena ini menyangkut masa depan desa kami, demi anak cucu kami nanti,’’ tegasnya sembari menyebut peserta seleksi yang merasa keberatan berjumlah 41 orang.

Sekretaris Komisi I DPRD Ngawi Siswanto mengaku sudah menerima keluhan peserta seleksi perangkat Desa Jatipuro tersebut. Pihaknya juga telah mendapat penjelasan seputar kronologi proses penjaringan. Pun, tuntutan adanya seleksi ulang. ‘’Yang pasti kami akan segera menindaklanjutinya agar masalah ini segera selesai,’’ janjinya.

Rencananya, hari ini komisi I bakal mengundang sejumlah instansi terkait. Termasuk pihak DPMD, camat Karangjati, camat Ngawi, dan camat Kedunggalar. ‘’Informasinya, di dua kecamatan lain itu juga ada permasalahan serupa. Kami ingin semua yang bermasalah diinventarisasi. Setelah itu akan kami temukan semua pihak itu untuk dikonfrontasi biar jelas,’’ tuturnya.

Dalam pertemuan antara komisi I dan perwakilan peserta seleksi perangkat kemarin sempat disinggung seputar sejumlah aturan pada Perbup 9/2018 yang dinilai ambigu. Namun, saat ditanya mengenai hal itu, Siswanto menyebut pihaknya ingin fokus dulu pada permasalahan yang ada. ‘’Soal aturan itu pasti akan kami bahas dengan eksekutif, tapi setelah semua masalah ini selesai,’’ ujarnya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here