Belum Ada Toko Modern Pajang Produk UMKM, Disperdakop-UM Lemot Sosialisasikan Perda 2/2019

28
LAMBAT SOSIALISASI: Pembeli mencari jajanan di salah satu toko modern Kabupaten Madiun Kamis (11/7). Disperdakop-UM urung menyosialisasikan Perda 2/2019.

MEJAYAN – Keseriusan Pemkab Madiun mempromosikan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) patut dipertanyakan. Buktinya, dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro (disperdakop-UM) setempat belum menyosialisasikan Perda 2/2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kepada 70 toko berjejaring.

Kendati amandemen Perda 4/2013 itu sudah digedok DPRD awal tahun ini. Walhasil, nyaris semua toko modern hingga kini belum melakukan penyesuaian. Yakni, memajang produk-produk lokal di etalasenya. Padahal, salah satu substansi regulasi itu mewajibkan toko modern menampung produk UMKM 20 persen dari total ketersediaan dagangan.

Kabid Perdagangan Disperdakop-UM Kabupaten Madiun Agus Suyudi berdalih Perda 2/2019 adalah produk hukum baru. Substansinya banyak berubah. Tidak hanya wajib memfasilitasi produk UMKM, tapi juga pembatasan jumlah dan jam beroperasi. Sehingga, perlu banyak persiapan sebelum disebarluaskan ke publik. ‘’Karena tidak hanya yang baru dan akan dibangun, toko modern lama wajib menyesuaikan,’’ katanya Kamis (11/7).

Bentuk sosialisasi ke puluhan toko modern lewat surat edaran (SE). Disperdakop-UM bakal membagikan satu per satu ke lokasi. Tidak sebatas penanggung jawab daerah, tapi hingga kantor pusat. Sedangkan sosialisasi bagi calon investor telah melekat pada form persyaratan kala mengurus izin di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). ‘’Sebentar lagi kami mulai sosialisasinya,’’ janjinya tanpa menyebutkan pasti waktunya.

Terlepas belum ada penyebarluasan regulasi, Agus menyebut sejumlah minimarket non berjejaring di Kecamatan Mejayan sudah mulai menjual produk UMKM. Salah satunya brem Kaliabu. Pun, manajemen empat toko modern yang sempat disegel satpol PP berkomitmen menerapkan regulasi hasil studi banding ke Karanganyar dan Sukoharjo, Jawa Tengah, itu. ‘’Fokus kami saat ini ke empat toko itu. Karena mereka sudah mulai mengurus izin,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Disperdakop-UM memasang target penyesuaian Perda 2/2019 sekitar tiga bulan pascasosialisasi. Selanjutnya, toko modern wajib memfasilitasi produk UMKM. Tenggat itu dipandang tidak memberatkan karena bergantung kesediaan manajemen menerima produk dan urusan administrasi.

Organisasi perangkat daerah (OPD) itu luwes ihwal bentuk akomodasinya. Juga selektif memilih produk lokal menyesuaikan standardisasi. Bila produk tidak bisa diikutsertakan di etalase toko, pelaku UMKM difasilitasi gerai di halaman toko. ‘’Tapi, tanpa ada persyaratan sama sekali. Seperti gratis biaya sewa,’’ papar Agus sembari menyebut kesepakatan pembagian keuntungan langsung dengan penjual produk.

Agus menambahkan, toko modern bakal dimonitor intens. Pihaknya tidak segan memberi sanksi bila diketahui ada yang mokong. ‘’Satpol PP memberi sanksi bertahap berupa teguran hingga pencabutan izin usaha,’’ pungkasnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here