Belasan SD Negeri di Kota Madiun Kekurangan Siswa

738
TERBATAS: SDN Sukosari pada tahun ajaran baru 2019/2020 hanya diikuti lima siswa hasil penjaringan PPDB lalu.

MADIUN – Masalah kekurangan siswa di belasan SD negeri di Kota Madiun belum tersolusikan. Menyusul belum adanya rencana dinas pendidikan (dindik) melakukan regrouping pada tahun ini. Pertimbangannya, jika merger itu diberlakukan sekarang, penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) bisa terganggu.

Kabid Pendidikan Dasar Dindik Kota Madiun Eny Yuanawati mengatakan, pelaksanaan merger saat proses pembelajaran akan dimulai dapat merugikan banyak pihak, terutama kepala sekolah. Sebagai pemegang manajerial sekolah, kepala sekolah harus menyusun dan memastikan setiap rencana kegiatan selesai tepat waktu. ’’Nah, kalau diganti sekarang karena harus dimerger, bisa jadi rencana kegiatan menjadi tidak tepat sasaran,’’ katanya Selasa (16/7).

Di samping itu, pihaknya sama sekali belum membuat kajian pemetaan sekolah dan guru sebagai bagian dari pengimplementasian kebijakan merger. Sebaliknya, saat ini dindik baru sebatas menganalisis lebih lanjut terkait kuota SD yang setiap tahun tidak terpenuhi. ’’Regrouping tidak bisa serta merta dilakukan. Karena harus mempertimbangkan sejumlah hal. Misalnya, nasib guru yang sudah bersertifikasi,’’ ujar Eny.

Yang pasti, pihaknya masih terus mempelajari terkait kemungkinan dilakukannya merger sekolah tersebut. Eny menyatakan dindik sangat berhati-hati jika ingin menempuh kebijakan tersebut. Karena kaitannya menyangkut aset, kondisi siswa, guru, dan dampak dari lingkungan sekitar sekolah yang di-regrouping. ’’Itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak, kaitannya tunjangan fungsional dan untuk kehidupan guru yang sekolahnya di-regrouping tersebut ke depannya seperti apa,’’ jelasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil PPDB lalu, ada 41 sekolah dari 56 SD negeri di Kota Madiun yang masih kekurangan siswa. Dengan total pagu tersedia 2.333 siswa, namun yang terpenuhi hanya 1.716 siswa. Permasalahan itu terjadi di SDN 02 Winongo, SDN 02 Kartoharjo, dan SDN 03 Kartoharjo. Lalu, SDN 02 Klegen, SDN 02 Rejomulyo, serta SDN Sukosari. Selanjutnya, SDN 02 Taman, SDN Kejuron, SDN Kuncen, dan SDN 03 Josenan. Beberapa sekolah itu pagunya kurang dari 10 siswa.

Menyikapi persoalan itu, Wali Kota Madiun Maidi bakal melakukan evaluasi dalam penentuan jumlah pagu di masing-masing sekolah tersebut. Karena persoalan ini hampir terjadi setiap tahun saat pelaksanaan PPDB. ‘’Nanti akan kami evaluasi apakah di-regrouping atau seperti apa,’’ katanya.

Diungkapkannya, proses evaluasi itu mudah dilakukan. Seperti menghitung berapa jumlah angka kelahiran tahun ini sampai tiga tahun ke depan. Kemudian memetakan berapa jumlah anak usia sekolah TK. Dari situ dihitung berapa jumlah peserta rombongan belajarnya. ‘’Nanti dari tahun ke tahun akan kami lihat, karena angka kelahiran sangat berpengaruh pada pagu. Jadi, kami akan benahi perlahan-lahan,’’ ujar mantan sekda Kota Madiun itu. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here