Belasan ASN Pemkot Ajukan Gugat Cerai

123

MADIUN – Angka perceraian aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Madiun masih tinggi. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat merasa kecolongan dengan beberapa pegawainya yang masih nekat. ’’Kami akan evaluasi ASN yang bandel, seharusnya memang melalui mekanisme perizinan di BKD,’’ kata Kepala BKD Kota Madiun Haris Rahmanudin.

Apabila berstatus ASN, maka secara undang-undang kepegawaian –baik nikah maupun cerai– harus melalui administrasi di BKD. Nah, problemnya, ketika mengajukan gugatan atau menjadi tergugat, mereka tidak izin. ’’Kami memaklumi (sampai cerai, Red), tapi kami tetap melakukan tindakan preventif dengan pembinaan pranikah maupun pascanikah,’’ ujarnya.

Sesuai catatan BKD, pada 2017 memang ada 7 ASN izin cerai. Setahun berikutnya ada 11 orang. Kondisi itu beda dengan sajian data di PA Kota Madiun. Pada 2017 ada 15 ASN yang mengajukan gugatan. Sedangkan, 12 ASN lainnya menjadi tergugat. Berikutnya pada 2018, yang mengajukan gugatan ada 11 orang. Dua di antaranya tidak izin. Sedangkan tergugat ada persetujuan dari pejabat terkait 1 orang. Adapun yang tidak ada persetujuan 5 orang.

Ketua PA Kota Madiun Ahmad Zaenal Fanani justru menjawab global perkara yang ditangani pada 2017 dan 2018. Yakni, pada 2017 sebanyak 106 perkara cerai talak dan 96 perkara yang diputuskan. Untuk cerai gugat sebanyak 257 perkara dan 274 perkara yang diputuskan.

Satu tahun kemudian, PA Kota Madiun mencatat 120 perkara cerai talak dan 96 perkara yang diputuskan. Sedangkan, dari cerai gugat, tercatat 302 perkara yang diterima dan 255 perkara yang diputuskan. ’’Dua tahun ini memang mengalami kenaikan signifikan untuk perceraian di Kota Madiun,’’ urai Haris. (mgd/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here