Belajar Dari Kabupaten Tetangga, Pemkab Intens Berikan Pembinaan

351

MEJAYAN – Pemkab tak boleh acuh terhadap objek wisata di daerahnya. Sekalipun teknis pengelolaannya tidak ditangani secara langsung. Perhatian dan pendampingan tetap diperlukan demi kemajuan potensi wisata daerah.

Hal itu disadari betul oleh Isbani dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya. Kepala Disparpora Kabupaten Madiun itu menekankan pentingnya pemkab mengawal dan membina pengembangan wisata di daerahnya. Alhasil, tidak ada keluhan mencuat dari wisatawan, seperti di Mloko Sewu, Ngebel. ‘’Urusan tiket misalnya, ya jangan sampai lah dikeluhkan masyarakat,’’ katanya.

Berkaca pengelolaan wisata di daerah tetangga, terdapat sebelas desa wisata yang sudah dirintis. Keberadaannya pun cukup dikenal luas dan mendulang banyak wisatawan. Meski pengelolaannya di-handle desa dan pihak ketiga. Sebut saja, Nongko Ijo di Kare, Watu Rumpuk di Mendak, Brumbun di Wungu, atau Selogedong di Bodag. Tak satu pun dari deretan objek wisata itu yang dikeluhkan wisatawan. ‘’Kuncinya, pemkab tidak lepas tangan,’’ ujarnya.

Isbani menambahkan, umumnya berbagai objek wisata itu menetapkan tarif yang cukup ramah di kantong wisatawan. Yakni, berkisar Rp 5 ribu per objek wisata. Di beberapa objek wisata, uang Rp 5 ribu itu sudah termasuk berbagai fasilitas seperti spot selfie. Sementara di Mloko Sewu, Pupus, Ngebel, tiket Rp 5 ribu belum cukup jika wisatawan ingin menikmati sejumlah fasilitasnya. ‘’Di Madiun, desa juga bekerja sama dengan Perhutani dan pihak ketiga lainnya. Tapi, pemkab tetap cawe-cawe melalui berbagai bentuk pembinaan,’’ urainya.

Pembinaan pemkab menyasar berbagai aspek. Perihal penetapan harga tiket pun, tegas Isbani, pemkab setempat turut memberi masukan kepada pengelola. Supaya tidak sampai memberatkan wisatawan. Tidak hanya itu, pemkab juga ikut cawe-cawe dengan memberi dukungan dalam bentuk sarpras maupun infrastruktur. Seperti akses menuju objek wisata, musala, toilet, dan lainnya. ‘’Penetapan harga tiket harus didasarkan kajian yang rasional. Di sinilah peran pemkab memberikan masukan. Urusan tiket jangan sampai semena-mena,’’ tekannya.

Koordinasi apik itulah yang menyukseskan objek wisata. Wisatawan nyaman dan tidak keberatan mengunjunginya. Tidak mengeluhkan harga tiket yang naik tanpa kejelasan. Meski pendapatan dari objek wisata tidak langsung masuk ke kas daerah, manfaatnya dapat secara langsung dirasakan masyarakat sekitar. Melalui objek wisata seperti itu, kata Isbani, pemberdayaan masyarakat dapat berjalan. ‘’UMKM menggeliat, tenaga kerja juga terserap. Masyarakat desa dapat langsung menikmati itu,’’ ucap Isbani. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here