Begini Cara Mengindarkan Rekrutmen CPNS dari Praktik Mafia dan Percaloan

139

MADIUNFair! Itu yang diharapkan masyarakat terhadap pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun ini. Lantaran tidak ada jalur khusus bagi tenaga honorer kategori dua (K-2), artinya 174 posisi yang tersedia di Pemkot Madiun dapat diperebutkan umum. Termasuk penyandang disabilitas dan peraih predikat cum laude dan suma cum laude. Namun, bisakah bebas dari praktik mafia, calo, dan titipan? ’’Seleksi CPNS tahun ini diselenggarakan secara computer assisted test (CAT), tidak ada celah titipan,’’ kata Kakanreg II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko.

Dalam setiap rekrutmen kepegawaian, tidak dimungkiri isu calo dan titipan kerap mengemuka. Namun demikian, Tauchid mengklaim penyelenggaraan tes yang berbasis komputer dapat meminimalkan celah tersebut. Pada seleksi besar-besaran tahun ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tes dilaksanakan dengan metode CAT. Menyerupai ujian nasional berbasis komputer (UNBK) bagi siswa sekolah. ’’Ini untuk membuktikan bahwa tes CPNS kali ini mengedepankan akuntabilitas,’’ ujarnya.

Tauchid menjelaskan sejumlah kisi-kisi penyelenggaraan seleksi CPNS menggunakan metode CAT. Nantinya, setiap peserta tes mengikuti tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) lewat komputer. Pengerjaannya secara online.

Hasil tes, kata Tauchid, dapat langsung diketahui usai para peserta merampungkan kedua tes tersebut. Pun, tidak hanya peserta yang dapat mengetahui hasil tes mereka. ’’Nanti juga disediakan monitor di luar ruangan untuk menampilkan hasil tes seluruh peserta. Jadi, dapat diketahui secara umum,’’ terang Tauchid saat diwawancarai Jawa Pos Radar Madiun kemarin.

Panitia seleksi nasional (panselnas) juga memonitor langsung pelaksanaan rekrutmen besar-besaran tersebut. Penyelenggaraan ditangani langsung panselnas. Pelaksanaan berbagai tes juga dikoordinasi oleh kantor regional (kanreg) badan kepegawaian negara (BKN) wilayah setempat. Kata Tauchid, pemerintah ingin menjunjung akuntabilitas dalam pelaksanaan CPNS kali ini. Di sisi lain, dia juga meminta masyarakat untuk tidak percaya adanya pintu masuk lain menjadi aparatur sipil negara (ASN) selain dari CPNS.

’’Kalau sampai ada yang menjanjikan, bohong lah itu, jangan dipercaya. Masyarakat harus fokus mempersiapkan diri dalam mengikuti tahapan tes jika ingin lolos CPNS,’’ tegasnya.

Hari ini Tauchid akan mengumpulkan perwakilan badan kepegawaian daerah (BKD) se-regionalnya untuk membahas persiapan seleksi CPNS. Akan ada pembagian zona untuk pelaksanaan TKD dan TKB. Hasil koordinasi sementara, peserta dari wilayah eks Karesidenan Madiun akan mengikuti kedua tes tersebut di Kota Madiun. Wisma Haji untuk sementara dipilih sebagai venue tes. ’’Tapi pilihan tempat itu tentatif, masih bisa berubah. Prinsipnya, kami ingin mempermudah. Kalau di Surabaya atau Sidoarjo kan jauh,’’ ujarnya.

Di lain pihak, Ketua Komisi I DPRD Dwi Jatmiko Agung Subroto yakin seleksi CPNS yang menggunakan sistem CAT bisa meminimalkan praktik kolusi. Pasalnya, pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana di wilayah setempat. Sementara, pengambil keputusan terhadap lolos tidaknya peserta seleksi adalah pemerintah pusat.

‘’Kalau saya yakin (bebas calo dan titipan). Apalagi yang menentukan pusat, daerah hanya pelaksana,’’ katanya. ‘’Tapi, di sisi lain, masyarakat juga harus pahami, jangan sampai percaya dengan calo yang menjanjikan bisa lolos CPNS. Tidak mungkin lah itu,’’ imbuh pria yang akrab disapa Kokok Patihan itu.

Cukupkah formasi 174 posisi yang ditetapkan pemerintah pusat? Kokok Patihan mengatakan dengan tegas bahwa jumlah tersebut tidaklah cukup. Mengingat jumlah ASN yang pensiun di Kota Karismatik cukup tinggi. Bahkan, dua tahun terakhir mencapai sekitar 200 orang. Karena itu, pihaknya mendorong pemkot untuk menggelar rekrutmen tenaga harian lepas (THL). ‘’Setelah seleksi CPNS, akan dihitung lagi beban kerja di pemkot. Kekurangan di mana dan berapa, kami dorong membuka rekrutmen THL mengisi yang kosong itu,’’ terangnya. (naz/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here