Bawaslu Turunkan Lima Baliho Bacaleg

36

MADIUN – Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 masih jauh. Namun, para bacaleg yang akan bertarung sudah menyiapkan bekal persenjataannya. Senjata pemungkas mereka sudah tentu baliho yang dipampang luas di berbagai sudut kota. Sayangnya, tidak semua taat aturan. Bawaslu belum-belum sudah memantau ada baliho menyalahi aturan main kampanye. ’’Sudah lima baliho kami turunkan,’’ kata Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko.

Pria yang akrab disapa Kokok HP itu sudah meminta anak buahnya memantau sebaran baliho di Kota Karismatik. Sejumlah lokasi menjadi favorit para bacaleg. Seperti di kawasan Te’an, Pasar Sri Jaya, atau Ciliwung. Padahal, masa kampanye pileg berlangsung cukup lama. Sampai tujuh bulan. Mulai 23 September mendatang hingga 14 April 2019. Pun, dari banyaknya baliho bertebaran, lima di antaranya jelas-jelas menyalahi aturan.

’’Memasang logo dan nomor urut partai, menyebutkan daerah pemilihan atau dapil, sampai ada kata-kata ajakan untuk memilih,’’ bebernya. ‘’Itu semua larangannya, karena memang belum masa kampanye,’’ imbuh Kokok HP.

Nah, jika wajah bacaleg yang terpampang di baliho tidak disertai berbagai keterangan yang dilarang itu, maka bawaslu pun diam. Pantauan Jawa Pos Radar Madiun di sejumlah lokasi, sejumlah bacaleg memang sengaja memampang wajah mereka di jalan-jalan. Namun, mereka bermain cukup rapi dengan tidak melangkahi aturan main kampanye. Umumnya, baliho tersebut hanya diisi wajah mereka, lalu nama lengkap dan sejumlah kata-kata bijak.

Menurut Kokok HP, selama baliho tidak mencantumkan logo partai, nomor urut partai, dapil si bacaleg, atau tidak berisi ajakan untuk memilih, masih diperbolehkan. ‘’Dalam artian belum ada aturan yang melarang. Bahkan itu berlaku untuk pileg, pilkada, atau pilpres sekalipun,’’ jelasnya.

Selain baliho, pemasangan bendera partai juga diperbolehkan. Namun, dengan catatan dipasang di tempat-tempat yang memang diperbolehkan. Kokok HP sempat memerinci, sejumlah tempat yang sah dipasangi bendera partai adalah kantor perwakilan partai tersebut atau tepi jalan yang tidak bertabrakan dengan peraturan daerah (perda). Sejumlah tempat yang harus steril baliho pileg di antaranya tempat ibadah atau sekolah.

’’Kami sudah menegur beberapa bacaleg yang meskipun ada kedok imbauan Asian Games, tapi menampilkan nomor urut partai dan logonya,’’ bebernya. ’’Kami sudah imbau untuk melepas,’’ imbuh Kokok HP. (naz/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here