Bawaslu Tertibkan Bahan Kampanye di Mobil Umum

34

NGAWI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ngawi mereduksi rezeki sopir dan pemilik angkutan umum. Itu menyusul penertiban bahan kampanye yang melanggar aturan, terutama yang dipasang di kendaraan umum, mulai kemarin (3/12). Ternyata, upaya tersebut tidak dibarengi sosialisasi. Khususnya, kepada para sopir atau pemilik kendaraan umum. ‘’Tidak pernah (sosialisasi),’’ kata Sunardi, salah seorang sopir angkutan umum.

Pernyataan Sunardi itu diamini sopir angkutan umum lainnya yang mangkal di depan SMPN 2 Ngawi. Stiker bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang sebelumnya ditempel di kaca belakang mobilnya sudah dilepas polisi. ‘’Tadi sudah dilepas, katanya membahayakan keselamatan,’’ ujar Sunardi mengutip imbauan petugas kepolisian itu.

Sunardi tidak tahu kalau pelepasan stiker itu karena sebenarnya menyalahi PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilu. Sebab, belum pernah mendapat sosialisasi mengenai aturan tersebut. Sehingga, meski sudah dilepas, dia tetap membolehkan orang lain ’’nitip’’ stiker di mobilnya. Apalagi ada ongkosnya. ‘’Dulu pernah dipasangi gambar caleg (calon anggota legislatif, Red) tapi sudah dilepas. Terus ada yang mau pasang capres, ya saya terima,’’ ungkapnya.

Sunardi tidak masalah angkutannya dipasangi gambar politik. Dia merasa aman-aman saja, meski polisi mengatakan bahaya. Sebab, gambar itu tidak mengganggu pandangan, termasuk saat melihat belakang kendaraannya. Bahkan, dari pemasangan itu dia mendapatkan duit. ‘’Yang (stiker) capres ini Rp 60 ribu, kalau (stiker) caleg kemarin sampai Rp 150 ribu,’’ bebernya.

Dia juga menegaskan tidak punya kepentingan politik pada calon tertentu selain mengharapkan ongkos. Menurut dia, calon A atau B sama saja. Terpenting mau membayar, dia tidak akan menolak. Namun, jika dilepas lagi oleh petugas dia juga tidak mau tanggung jawab. ‘’Kami nggak membedakan, siapa pun yang mau pasang monggo,’’ ucapnya.

Teguh, sopir angkutan umum lainnya, mengatakan tidak keberatan jika bahan kampanye yang ditempel di mobilnya dilepas. Asalkan ada penjelasan gamblang alasannya. Pun dia tidak ingin disalahkan pihak pemasang jika dikomplain lantaran sudah dibayar. ‘’Saya hanya tidak enak sama yang masang, sudah mbayar kok terus dilepas,’’ tuturnya.

Kendati sudah ditertibkan, namun masih banyak kendaraan umum yang terdapat stiker peserta pemilu. Salah satunya, angkot (angkutan kota) milik Teguh. Namun, bukan berarti bawaslu tebang pilih. Melainkan aktivitas angkutan umum yang selalu mobile jadi kendala bawaslu. ‘’Ini (penertiban, Red) baru hari pertama, nanti akan kami tindak lanjuti ke angkutan umum yang lain,’’ kilah Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ngawi Yusron Habibie.

Yusron menyebut dalam penertiban kemarin sudah menyasar sekitar 20 unit angkutan umum. Dia tak memungkiri masih banyak kendaraan umum lain yang belum tersentuh. Namun, dia memastikan ke depan semua bahan kampanye yang melanggar ditertibkan. ‘’Ya sampai habis, sampai tidak ada yang melanggar lagi,’’ janjinya.

Yusron menjelaskan, baru sekarang pihaknya menindak pelanggaran kampanye tersebut lantaran acuan penertiban sebelumnya PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilu dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 28/2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu. Namun, sekarang aturan itu lebih terinci setelah keluar Surat Edaran (SE) Bawaslu 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.

Salah satu butir SE itu menyebutkan bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang memasang stiker atau branding yang memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus, atau karakteristik peserta pemilu pada transportasi umum dan kendaraan milik pemerintah. ‘’Sebelumnya memang sempat ragu, karena belum disebutkan secara jelas,’’ ungkapnya sembari menyebut sanksi pelanggaran mobil branding hanya dilepas atau diberedel.

Terkait belum ada sosialisasi ke pengemudi angkutan umum, Yusron tak membantah. Dalihnya, selama ini aturan itu hanya disosialisasikan kepada peserta pemilu. Namun, sebagai bentuk upaya preventif agar tidak terjadi lagi pelanggaran serupa, dia berjanji akan menyosialisasikan kepada para sopir, pemilik angkutan umum, atau organisasi angkutan darat (organda). ‘’Kalau memang dibutuhkan akan kami lakukan, bisa melalui surat atau banner di tempat yang bisa diketahui mereka,’’ janjinya. (tif/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here