Bawaslu Terima 71 Laporan Pelanggaran Kampanye

61

MADIUN – Sebulan jelang perhelatan Pemilu 2019, intensitas terjadinya pelanggaran kampanye meroket. Buktinya, Bawaslu Kota Madiun terus mendapati dan menerima laporan soal indikasi pelanggaran yang dilakukan para kontestan maupun tim pemenangan.

Jenis pelanggaran yang dilaporkan cukup krusial. Tak hanya soal keterlibatan ASN (aparatur sipil negara), tapi juga munculnya dugaan praktik money politics dan pemberian di luar ketentuan. Dari data yang dihimpun di internal Bawaslu, saat ini tercatat ada 71 dugaan pelanggaran yang tengah ditangani.

Salah satunya dugaan bagi-bagi bahan kampanye yang dilakukan tim pemenangan salah satu calon legislatif (caleg) di Kelurahan Manisrejo beberapa waktu lalu. Hasilnya, Bawaslu memberikan sanksi administrasi berupa larangan melakukan kampanye di Kota Madiun selama 14 hari kepada caleg yang bersangkutan. Karena kedapatan tidak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye dari polisi.

Komisioner Bawaslu Kota Madiun Yakobus Wasit Supodo mengatakan, mayoritas pelanggaran pemilu yang pihaknya tangani terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK). Di luar itu ada dugaan keterlibatan ASN dan anak saat masa kampanye. ‘’Ada 69 laporan terkait dugaan pelanggaran pemasangan APK,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun kemarin (12/3).

Terkait pelanggaran APK, menurut Wasit, permasalahan itu hampir terjadi di semua kecamatan. Seperti ditemuinya pemasangan APK yang tidak sesuai aturan. Misalnya, APK tidak menggunakan standar KPU atau dipasang di sembarang tempat. ‘’Termasuk di dekat tempat ibadah dan pendidikan. Tapi, saat ini jumlah pelanggaran semacam itu sudah sedikit berkurang. Paling banyak dipasang di pohon dan tiang listrik,’’ terangnya.

Menanggapi keluhan caleg perihal sempitnya lahan untuk pemasangan serta ketatnya aturan yang diterapkan, Wasit mengungkapkan pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan. Apalagi, tata cara pemasangan APK tersebut sudah diatur dalam ketentuan SK KPU. ‘’Dan itu sudah dilakukan persetujuan bersama,’’ imbuhnya.

Sementara itu, sejak Desember 2018–6 Maret 2019, Bawaslu Kota Madiun telah menertibkan sebanyak 1.717 APK yang melanggar ketentuan pemasangan. Agar penertiban APK efektif, Bawaslu Kota Madiun menggandeng jajaran panwascam. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here