Bawaslu Temukan 3 WNA Nyelonong di DPT

72

MADIUN – Ternyata, diam-diam Bawaslu Kota Madiun mengecek keberadaan warga negara asing (WNA) yang mengantongi e-KTP. Temuannya, ada tiga dari 35 WNA di Kota Karismatik yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Bawaslu langsung berkirim surat ke KPU, Senin (4/3). Selanjutnya KPU Kota Madiun menindaklanjuti dengan mencoretnya kemarin (5/3). ’’Sekarang sudah dicoret. Apalagi, ditambah dengan rekomendasi dari Bawaslu,’’ kata Wisnu Wardhana, komisioner KPU Kota Madiun.

Dia juga sempat menjelaskan alasan kenapa sampai didapatinya tiga nama WNA masuk dalam DPT pemilu. Menurut Wisnu, saat petugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih lalu, nama ketiga WNA tersebut muncul karena ada ikatan pernikahan dengan warga negara Indonesia (WNI). ’’Jadi, ketika dicatat itu memang masuk dalam kartu keluarga (KK) yang tergabung dengan WNI. Tapi, sudah kami nyatakan tidak memenuhi syarat (TMS),’’ ujarnya.

Wisnu menyatakan, sesuai pasal 1 UU 7/2017 tentang Pemilu, WNA memang tidak berhak memilih pada hajatan pemilu. Kendati mereka sudah mengantongi e-KTP. Tidak hanya melakukan pencoretan terhadap WNA yang masuk dalam DPT, namun KPU Kota Madiun juga sedang melakukan penelitian kembali terkait data pemilih. ’’Seperti data pemilih ganda maupun data-data bersifat anomali yang perlu diperbaiki,’’ ungkapnya.

Seperti diketahui, satu dari tiga nama WNA yang tercatat di DPT Pemilu Kota Madiun bernama Nordin Bin Amat yang berkebangsaan Malaysia. WNA berusia 62 tahun itu bisa mendapatkan e-KTP karena menikah dengan seorang perempuan asal Kota Madiun. Saat ini, yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo.

Sementara, berdasar data Dispendukcapil Kota Madiun, ketiga WNA yang tercatat dalam DPT pemilu itu berdomisili di Pilangbango, Tawangrejo, dan Pandean. Total ada 35 WNA yang sudah mengantongi dokumen kependudukan kota. Terdiri 27 WNA sudah mempunyai e-KTP, sementara delapan WNA lainnya masih ber-KTP lama.

Kepala Dispendukcapil Kota Madiun Nono Djatikusumo mengatakan, sesuai pasal 24 dan pasal 63 UU 24/2013, disebutkan bahwa WNA yang berhak mengajukan permohonan e-KTP harus memenuhi sejumlah persyaratan. Seperti memiliki izin tinggal sementara (ITAS) selama lima tahun berturut-turut. Setelah itu baru diterbitkan izin tinggal tetap (ITAP) sesuai ketentuan imigrasi.

Jika sudah memiliki ITAP, lanjut Nono, pihaknya akan memproses data administrasi kependudukan WNA yang dimasukkan ke dalam KK serta diterbitkan e-KTP. ’’Itu warga-warga yang sudah lama. Kalau WNA yang baru harus melalui prosedur, nggak mungkin langsung dapat e-KTP,’’ katanya.

Nono menegaskan, secara prinsip e-KTP WNA sama seperti e-KTP pada umumnya. Terdapat NIK dan bentuknya sama. ‘’Hanya ketentuannya, e-KTP WNA ada kode tersendiri,’’ terangnya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here