PacitanPolitik

Bawaslu Sulit Buktikan Dugaan Money Politics

PACITAN – Hitungan hari jelang hari H coblosan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pacitan kebanjiran laporan dugaan pelanggaran pemilu. Tercatat 50 lebih aduan sejak masa kampanye terbuka. Mulai pelanggaran ringan, hingga dugaan money politics. ‘’Mayoritas pelanggaran alat peraga kampanye (APK),’’ kata Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stevanus kemarin (8/4)

Berty mengungkap ada dua aduan dugaan money politics. Hanya, setelah ditelusuri tak terbukti. Sehingga, tidak sampai proses penindakan. Menurut dia, meski pelanggaran paling berat, namun politik uang juga paling sulit dibuktikan. ‘’Berkaca dari pemilu sebelumnya, kami mendatangi lokasi terlapor namun tak ada bukti,’’ terangnya.

Namun, lanjut dia, praktik politik uang bakal semkain masif mendekati hari coblosan pemilu mendatang. Terlebih pada masa tenang. ‘’Rencananya akan kami monitoring dengan berkeliling setiap malam pada masa tenang dan malam coblosan untuk mengantisipasi serangan fajar,’’ paparnya.

Tak hanya money politics. Pelanggaran administrasi pun juga terjadi. Lima di antaranya  tak ada surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari polres untuk kegiatan kampanye. Beberapa bahkan telah diputus bawaslu. ‘’Ada dua atau tiga yang kami beri peringatan tertulis untuk tak diulang lagi,’’ ungkap Berty.

STTP dari polres, lanjut Berty, mutlak diperlukan. Selain antisipasi keamanan, juga jadi data pihaknya untuk memantau kampanye pemilu. Jika membandel, para peserta pemilu bakal dilarang kampanye. ‘’Kebanyakan bilangnya gak kampanye, tapi ternyata kampanye. Itu salah,’’ tambahnya

Untuk pelanggaran APK, lanjut Berty total lebih dari 70 laporan yang masuk. Beberapa di antaranya salah lokasi pemasangan. Seperti di Jalan Ahmad Yani Pacitan yang mestinya steril dari bahan kampanye. ‘’Kami copot semua dan kami ganti banner agar tak ada lagi yang pakai,’’ jelasnya.

Pihaknya juga menerima laporan perusakan APK. Pemilik melaporkan bannernya disobek. Namun, pihaknya juga kesulitan mencari pelakunya. ‘’Kalau pelakunya peserta pemilu atau pendukung calon bisa kena sanksi, tapi kalau nonpolitik masuk ke ranahnya polisi,’’ pungkas Berty. (gen/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close