Bawaslu Seriusi Kasus Perusakan APK Pemilu

149

NGAWI – Perusakan alat peraga kampanye (APK) masih saja terjadi. Belum lama ini, APK milik salah seorang calon anggota legislatif (caleg) DPRD setempat dirusak orang tidak dikenal. Tidak hanya di satu lokasi, perusakan itu terjadi di beberapa titik.

Meski begitu, caleg yang bersangkutan enggan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. ‘’Misalkan pelakunya bisa tertangkap, pasti akan kami proses,’’ kata caleg yang enggan dikorankan namanya itu kemarin (14/2).

Ketua Bawaslu Ngawi Abjudin Widiyas Nursanto mengungkapkan, tindakan merusak atau menghilangkan APK merupakan salah satu bentuk pidana pemilu. Itu sesuai pasal 280 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. ‘’Dengan catatan pelakunya adalah pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu,’’ ujarnya sembari menyebut pelaku bisa diancam hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda Rp 24 juta.

Kendati demikian, lanjut dia, bukan berarti masyarakat umum bisa seenaknya merusak APK pemilu. ‘’Mereka yang melakukan perusakan APK bisa masuk dalam pidana umum, pihak kepolisian yang menangani,’’ tuturnya kepada Radar Ngawi.

Dia menyebut, dalam menangani perkara perusakan APK peserta pemilu, bawaslu tidak harus menunggu laporan dari korban. Jika ada temuan timnya di lapangan, pihaknya tetap memprosesnya meski korban tidak melapor. ‘’Kalaupun ada laporan, harus terpenuhi syarat formil dan materiilnya, baru bisa kami tindak lanjuti,’’ terangnya.

Abjudin mengatakan, laporan perusakan APK pemilu tidak serta merta bisa langsung ditangani. Kecuali jika sudah jelas pelaku dan barang buktinya. ‘’Kalau masih bersifat dugaan itu nanti masuk sebagai laporan awal. Kami akan lakukan investigasi maksimal selama tujuh hari,’’ paparnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah menerima sedikitnya dua laporan kasus perusakan APK peserta pemilu. Pun, telah melakukan investigasi. Namun, tidak satu pun yang terbukti sebagai pidana pemilu. Melainkan kerusakan disebabkan faktor alam. ‘’Yang jelas, jika ada laporan masuk pasti akan kami tangani, asalkan disertai bukti yang jelas,’’ tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Muh. Indra Najib mengungkapkan, setiap perusakan barang -baik fasilitas umum maupun milik pribadi- masuk tindak pidana umum. Pelakunya bisa dijerat pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara. ‘’Kalau pidana khususnya nanti bisa dilihat di undang-undang pemilu,’’ ujarnya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here