Pacitan

Bawaslu Pacitan Pastikan Netralitas Badan Ad Hoc

Warga Diminta Laporkan Petugas yang Berpihak

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Pelanggaran kode etik oleh dua anggota panitia pemungutan suara (PPS) di Donorojo mendapat atensi serius bawaslu. Lembaga pengawas pemilu itu menyayangkan kehadiran mereka dalam kegiatan silaturahmi salah seorang bakal calon bupati (bacabup) di Desa Sawahan, Kecamatan Donorojo.

Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stefanus berharap perbuatan itu tidak terulang. Petugas penyelenggara pemilu dituntut netral dengan tidak memihak salah satu pasangan calon (paslon). ‘’Kami pasrahkan sanksinya ke KPU Pacitan. Karena itu merupakan kewenangan mereka,’’ katanya Selasa (15/9).

Diakuinya, perbuatan keduanya memang memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Hanya, peristiwa itu terjadi sebelum penetapan PPS. Di sisi lain, bentuk penegakan aturannya berbeda lantaran termasuk badan ad hoc.

Berty menjelaskan, sesuai PKPU dan Perbawaslu, sanksi diputuskan oleh lembaga masing-masing. ‘’Tapi, karena kami lembaga pengawas (pemilu), berhak melakukan konfirmasi dan penyelidikan. Tapi, sebatas memberikan rekomendasi,’’ terang Berty.

Menurutnya, kebijakan serupa juga berlaku bagi panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilihan lapangan (PPL). Jika mereka terbukti melakukan pelanggaran pemilu, bisa terancam dipecat. ‘’Sebagai anggota bawaslu, wajar kalau kami ada dalam suatu kegiatan bacabup. Kami minta petugas untuk netral dengan tidak ikut campur, hanya sebatas mengawasi,’’ tuturnya.

Seperti diketahui, KPU Pacitan telah memutuskan dua anggota PPS di Kecamatan Donorojo terbukti melanggar kode etik dengan mengikuti kegiatan bacabup di Desa Sawahan beberapa waktu lalu. Keduanya Didik Haryanto, anggota PPS Desa Sawahan, dan Suratman, anggota PPS Desa Klepu. KPU memberikan keduanya sanksi tertulis. (gen/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close