Bawaslu Larang Ratna Listy Kampanye Selama 20 Hari

146

MADIUN – Hasil kajian Bawaslu Kota Madiun terhadap dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Ratna Listy berakhir klimaks. Lembaga pengawas pemilu itu menjatuhkan sanksi teguran tertulis ditambah larangan menggelar kampanye di Kota Madiun selama 20 hari. ’’Terhitung mulai 22 Januari 2019 hingga 10 Februari mendatang,’’ kata  Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko kemarin (22/1).

Sanksi diberikan kepada pemilik nama lengkap Ratna Sulistyaningsih itu karena terbukti melanggar pasal 275 UU 7/2017 tentang Pemilu. Sebab, caleg DPR RI dari Partai Nasdem itu didapati tidak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian saat bertatap muka dengan warga di Pasar Spoor, Sabtu lalu (19/1).

Kokok menambahkan, Ratna yang merupakan artis sekaligus penyanyi itu juga kedapatan membagikan sejumlah bahan kampanye berupa kalender, stiker, dan kaus kepada masyarakat. ’’Seharusnya, sesuai aturan, caleg yang akan menggelar kampanye wajib hukumnya mengantongi STTPK,’’ ujar mantan komisioner KPU Kota Madiun itu.

Pihaknya berhak memberikan sanksi tambahan apabila pelantun Tinta Merah itu maupun tim kampanyenya kedapatan melanggar larangan dari bawaslu tersebut. Seperti tetap menggelar kampanye di Kota Madiun antara tanggal 22 Januari–10 Februari 2019. ’’Sanksi yang sudah diberikan itu sesuai dengan pasal 461 UU 7/2017 ayat (6),’’ ungkapnya.

Kokok tak menampik pencegahan terjadinya pelanggaran kampanye –seperti tidak mengantongi STTPK– telah berulang kali dilakukan. Kondisi itu membuktikan bahwa setiap caleg belum tentu tahu mengenai pentingnya STTPK tersebut. ’’Yang kami temukan, banyak caleg yang belum tahu STTPK. Padahal sesuai aturan, itu (STTPK, Red) wajib,’’ tegasnya.

Caleg yang tidak memiliki STTPK diperingatkan untuk tidak melakukan kampanye seperti berorasi dan membagikan bahan kampanye. Kokok juga mengingatkan kepada semua caleg untuk menaati ketentuan tersebut. ’’Termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi,’’ tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kasus pelanggaran administrasi itu bukan kali pertama yang ditangani Bawaslu Kota Madiun. Terhitung sejak memasuki tahapan kampanye, setidaknya ada dua kasus lainnya di luar dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Ratna Listy telah lebih dulu ditangani bawaslu.

Di antaranya, dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Kasus itu sempat dialami oleh Jemakir, lurah Nambangan Lor, pada September 2018 lalu. Dia terindikasi memasang baliho dan ajakan dukungan kepada salah satu caleg saat kegiatan bersih desa.

Kasus lainnya adalah penyalahgunaan fasilitas negara berupa mobil dinas (mobdin) saat kampanye cawapres Sandiaga Uno di Gor Wilis pada 29 September 2018 lalu. Saat itu, petugas pengawas kecamatan (panwascam) mendata ada dua kendaraan dinas berpelat nomor Magetan dan Pacitan nimbrung di acara kampanye Sandiaga Uno. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here