Bawaslu Klarifikasi ASN Kemenag yang Chat Pilpres di WAG

227

MADIUN – Grup media sosial (medsos) pribadi bukan jaminan sebagai tempat aman bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tertarik membahas Pemilu 2019. Salah seorang staf Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Madiun berinisial H misalnya. Dia harus berurusan dengan badan pengawas pemilu (bawaslu) gara-gara membahas pemilu presiden (pilpres) di salah satu WhatsApp­ Group (WAG) komunitasnya. ‘’Diduga melanggar netralitas ASN,’’ kata Nur Anwar, ketua bawaslu setempat, kemarin (8/2).

H dilaporkan karena isi chat yang dikirim dalam grup terindikasi mendukung salah satu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Dia membagikan meme, foto, dan video pendek. Konten tersebut dibumbui kalimat dukungan. Bahkan, yang bersangkutan sempat terlibat debat dengan anggota grup lainnya. Obrolan tersebut lantas di-screenshot sebagai bahan laporan ke bawaslu Selasa lalu (5/2). ‘’Pelapornya salah seorang anggota grup itu,’’ ujarnya.

Anwar mengungkapkan, obrolan dalam screenshot yang dicetak tujuh lembar itu dijadikan barang bukti (BB). Selain tambahan keterangan dari tiga saksi yang salah satunya pelapor dan anggota WAG. Percakapan berisi obrolan H yang disalin lewat teknologi smartphone itu merupakan kumulatif obrolan lebih dari sehari. ‘’Saya tidak hafal detail harinya,’’ tuturnya.

Menurut Anwar, pengusutan dilakukan karena bawaslu menerima laporan. Pihaknya mengesampingkan obrolan yang terjadi di internal medsos H. Sedangkan pelapor dipandang sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan terlapor membagikan konten bermuatan pilpres dalam WAG. Pun mengacu UU 5/2014 tentang ASN dan Surat Edaran Menteri PAN-RB B/71/M.SM.00.00/2017, seluruh ASN diminta menghindari keterlibatan dan menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. ‘’Bukan dugaan pidana pemilu, tapi melanggar netralitas ASN,’’ sebutnya.

Dia menyebut, konteks pelanggaran terjadi  saat momen pemilu menjadi alasan pelaporan tersebut. Pihaknya bakal merekomendasi Komisi ASN agar menjatuhkan sanksi bila kelak H terbukti melanggar. Menunggu hasil kajian atas terpenuhinya syarat formil dan materiil. ‘’Penanganan jauh lebih sederhana ketimbang pidana pemilu karena tidak sampai melibatkan sentra gakkumdu (penegakkan hukum terpadu, Red),’’ jelas Anwar.

Kemarin (8/2) bawaslu memanggil Kepala Kemenag Kabupaten Madiun Taufiq untuk diklarifikasi. Dia dimintai kepastian atas identitas anak buahnya selaku terlapor. Giliran H diklarifikasi pukul 15.00.

Terpisah, Humas Kemenag Kabupaten Madiun Wasis membenarkan bila H diklarifikasi terkait netralitas ASN. Pihaknya menyerahkan penuh penanganannya ke bawaslu. Staf seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu bakal disanksi bila terbukti melanggar. Bagian kepegawaian yang menentukan sanksinya. ‘’Kalau grup WA yang dimaksud bukan dari Kemenag. Mungkin grup komunitas lainnya,’’ ungkapnya.

Wasis mengklaim sudah ada pembinaan terkait profesionalisme ASN selama momentum Pemilu 2019. Bahkan, narasumber kegiatan yang berlangsung berjam-jam pada November 2018 itu langsung kepala kantor wilayah (kakanwil) Kemenag Jawa Timur. ‘’Sudah berulang kali penyampaian UU 5/2014. Kalau tetap ada yang melanggar, permasalahan ada pada pribadi masing-masing,’’ katanya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here