Bawaslu Bersih-Bersih APK Melanggar

74

MADIUN – Pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 yang bertebaran di seluruh kecamatan ditertibkan kemarin (26/12). Total ada sekitar 220 APK yang diturunkan Bawaslu Kota Madiun karena melanggar ketentuan. Baik berupa banner maupun baliho.  ’’APK yang ditertibkan terindikasi salah penempatan,’’ kata Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko.

Misalnya pemasangan APK di bundaran Taman Praja. Banyak APK partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) yang diikat di tiang listrik, rambu jalan, dan dipaku di pohon. Selain itu, ada sejumlah APK yang dipasang di sekitar lembaga pendidikan, unit kesehatan, dan kantor milik pemerintah.

Kokok HP menganggap pemasangan APK itu telah menyalahi ketentuan Perda 7/2001 tentang Pajak Reklame. Belum lagi pemasangan APK didapati di tempat-tempat privat yang tidak mempunyai izin dari pemilik lahan. ‘’Pelanggaran salah penempatan itu persentasenya mencapai 90 persen,’’ ujar mantan ketua KPU Kota Madiun tersebut.

Upaya penertiban APK yang melanggar dilakukan mulai sekitar pukul 09.00 secara serentak di semua kecamatan. Personel panwascam ikut melangkah bersama satpol PP menyisir wilayah perkotaan guna menertibkan APK.

Saat itu, Jawa Pos Radar Madiun ikut rombongan Kokok HP yang melakukan penertiban di seputaran Kecamatan Taman. Mulai Jalan Serayu sampai Bundaran Taman Praja. Kemudian, dari depan kantor Kecamatan Taman hingga Jalan Letkol Suwarno.

Berdasar rekapitulasi Bawaslu Kota Madiun, total ada 220 APK yang diturunkan petugas kemudian diletakkan di kantor kecamatan masing-masing. Terdiri 81 buah APK di Kecamatan Taman, 79 buah APK di Kartoharjo, dan 60 buah APK di Manguharjo.

Semua APK itu terdiri dari berbagai ukuran. Ada yang 3×4 meter dan 4×6 meter. Saat penertiban berlangsung, petugas bawaslu dan panwascam memang sempat kesulitan menurunkan APK yang tergolong berukuran besar.

Sebagai gantinya, mereka membubuhkan tanda tangan di pojok kiri bawah APK berukuran besar tersebut. Tujuannya sebagai penanda jika APK yang dipasang itu telah melanggar aturan. ‘’Nanti kami koordinasikan dengan calegnya untuk memperbaiki kesalahan pemasangan APK tersebut,’’ terang Kokok HP.

Sesuai ketentuan, dia mengungkapkan bahwa masing-masing parpol mendapat 10 lembar baliho dan 16 spanduk hasil fasilitasi KPU. Sedangkan, untuk DPD RI difasilitasi enam spanduk. Jika ingin mencetak APK secara mandiri, ketentuannya masing-masing partai mencetak lima baliho dan 10 spanduk yang ditempatkan di setiap kelurahan. Kemudian untuk bilboard ketentuannya per kota per partai hanya dua buah. ‘’Kami berusaha bertindak sesuai aturan. Yang melanggar harus ditertibkan,’’ tegasnya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here