Bapenda Mengais Pajak di Tanah Rusak

22

MADIUN – Pemkab Madiun membidik potensi pajak hasil kerukan raksasa kolam pemancingan Watu Dakon Resort (WDR). Badan pendapatan daerah (bapenda) Kabupaten Madiun perlu mendalami landasan hukum untuk menemukan pasal penerapan kubikasi material yang dikeluarkan demi menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Tapi belum bisa memastikan bisa tidaknya dipungut pajak,’’ kata Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Indra Setyawan kemarin (10/4).

Indra masih enggan bicara banyak seputar kemungkinan metode yang bakal dipakai untuk menarik pajak WDR. Dia hanya menyebut masih mengacu regulasi yang selama ini dipakai. Yakni, Undang-Undang (UU) 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi turunannya. Juga, pedoman umum pajak daerah dan retribusi keluaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, poin dalam ketentuan tersebut perlu dikomparasikan terhadap kasus yang membelit Agus Suyanto –investor WDR yang maladministrasi izin. ‘’Kami masih mendalami agar matching dengan pegangan kami,’’ ujarnya.

Informasi yang dihimpun, bapenda masih perlu memastikan dua hal. Pertama, jenis tanah yang dikeruk WDR apakah tergolong dalam objek pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Organisasi perangkat daerah (OPD) itu perlu bertanya ke instansi yang memahami jenis tanah. Kedua, status pengusaha sebagai subjek pajak atau wajib pajak. Terkait hal tersebut, bapenda menanti sejauh mana penyelidikan polisi terhadap proses pendistribusian material tanah keluar dari lokasi kerukan. ‘’Kami tak ingin gegabah,’’ ucapnya.

Menurut dia, bidang energi sumber daya mineral (ESDM) dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) perlu diajak berkomunikasi. Sebab, dalam kasus aktivitas penambangan sudah legal, OPD itu yang menyerahkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dari penambang mengacu kubikasi yang dikeluarkan. Sedangkan lembaganya tinggal memungut. ‘’Konsultasi juga dengan Kemenkeu biar tidak salah langkah,’’ ucapnya.

Rencana pengenaan pajak ini terdengar janggal. Lantaran, obyek yang hendak disasar telanjur dikeruk hingga menjadi kolam pemancingan raksasa. Bertolak belakang dengan desakan dinas lingkungan hidup (DLH) yang mendesak pengembalian rona muka bumi akibat praktik yang dinyatakan menerabas banyak peraturan dan telah disegel tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Rudi Triswahono menengarai material tanah yang dikeluarkan sejak awal tahun lalu itu menjadi komoditas. Ada potensi pajak miliaran yang menguap akibat praktik pengerukan culas tersebut. Kendati WDR mengklaim pengeluaran bukan dijual melainkan untuk kegiatan sosial. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here