Bantuan Pemkab-Pemprov untuk Eks PSK-Mucikari Baben Muspro

526

MAOSPATI – Lima tahun lamanya, pembersihan eks lokalisasi Madusari masih belum membuahkan hasil. Bahkan, keberadaannya semakin menjadi. Geliat bisnis esek-esek itu masih eksis. Para PSK di sana malah terkesan mempermainkan pemkab.

Pasca dibubarkan 2013 lalu, para pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari mendapatkan ganti rugi. Mereka mendapatkan peralatan untuk memulai usaha baru. Seperti peralatan menjahit dan memasak. Mereka juga mendapatkan pelatihan keterampilan untuk beralih profesi. ’’Tapi, setelah kami lihat alat-alatnya sudah tidak ada. Tidak tahu dikemanakan,’’ kata Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Magetan Yuli Nursilaningsih.

Tak hanya pemkab, Pemprov Jatim juga urun memberikan modal usaha. Yuli pun bakal melakukan penelusuran di mana keberadaan bantuan peralatan itu. Di mana seharusnya dimiliki oleh PSK dan mucikari warga Kelurahan Maospati. ’’Di mana pun itu, perlu penelusuran,” ungkapnya.

Setidaknya ada 78 warga yang mendapatkan bantuan tersebut. Sebanyak 29 warga di antaranya ber-KTP Kabupaten Magetan. Sedangkan 49 warga lainnya dari luar Magetan. Masing-masing dari mereka juga mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 3 juta. Bahkan, warga terdampak praktik prostitusi juga tak luput dari kucuran bantuan itu. ’’Bantuan itu kan bisa digunakan untuk alih profesi,” katanya.

PSK yang berasal dari luar kabupaten juga sudah dipulangkan. Sehingga, sudah semestinya mereka tidak lagi menjadi pelayan pria hidung belang di eks lokalisasi tersebut. Bahkan, sebelum program penutupan lokalisasi itu, dinsos sudah mengawalinya terlebih dahulu. Kunjungan hingga peringatan kepada para pelaku sudah dilakukan. ”Sudah kami tekankan, ayo tata-tata, sudah saatnya alih profesi,” jelasnya.

Namun, usaha yang dilakukan dinsos itu sama sekali tak diindahkan oleh para PSK dan mucikari. Diam-diam mereka kembali menjajakan diri kepada pria hidung belang yang haus belaian. Bahkan, hingga bantuan yang diberikan tak lagi berbekas. ’’Sesuai program pemprov, penutupan lokalosasi seharusnya tuntas 2017. Tapi, sekarang kok masih,’’ ucapnya. (bel/c1/ota)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here