Bakal CPNS TMS Tembusi Presiden RI

493

MEJAYAN – Bakal calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 Pemkab Madiun yang terdiskualifikasi melawan. WDS, salah seorang peserta yang kelolosannya dibatalkan pada tahap pemberkasan, melayangkan surat keberatan. Pelamar formasi guru itu menuntut agar surat keputusan tidak memenuhi syarat (TMS) nomor 810/159/402.201/2019 dibatalkan. ‘’Alasan TMS karena akreditasi prodi (program studi, Red) tidak bisa saya terima,’’ kata WDS kemarin (21/2).

Surat keberatan tersebut dialamatkan ke Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto. Dikirim via pos Rabu lalu (20/2). Alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu juga menembuskan suratnya ke bupati, gubernur Jawa Timur, Mendagri, Men PAN-RB, dan Presiden RI. Dokumen yang dibungkus amplop cokelat itu dilampiri lima lembar surat keputusan sebagai bahan pertimbangan. Di antaranya pengumuman hasil tes seleksi kompetensi dasar (SKD), seleksi kompetensi bidang (SKB), dan hasil integrasi antara nilai SKD dengan SKB. ‘’Mungkin hari ini (kemarin, Red) suratnya diterima,’’ ujarnya.

WDS mempertanyakan badan kepegawaian daerah (BKD) setempat yang tidak memberi informasi sejak awal terkait kekurangan persyaratan akreditasi prodi selama proses pemberkasan. Hingga tiba-tiba pada 11 Februari lalu keluar pengumuman 10 bakal CPNS TMS karena akreditasi prodi. Surat yang diteken sekdakab itu mencantumkan namanya sebagai salah seorang yang gugur.

Persoalannya, Menteri PAN-RB telah mengeluarkan surat B/480/M.SM.01.00/2018 tentang penjelasan perubahan Permen PAN-RB 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS pada 2 Oktober 2018. ‘’Surat Men PAN-RB menjelaskan bahwa akreditasi tidak bisa digunakan untuk menggugurkan kelolosan,’’ tekannya.

Menurut WDS, panitia seleksi daerah (panselda) mengabaikan surat Men PAN-RB tersebut. Membuat keputusan yang melanggar ketentuan berlaku. Hingga layak dipandang melakukan perbuatan melanggar hukum. Karenanya, dia menuntut agar keputusan TMS dicabut. Mengembalikan seperti hasil semula. Dia bakal mengambil langkah lebih jauh seandainya tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti. ‘’Saya akan melapor ke presiden melalui Men PAN-RB, komisi ASN (KASN), dan pejabat berwenang lain,’’ ancamnya.

Ketua Tim Bantuan Hukum Unesa Tamsil berjanji mengawal upaya WDS mencari keadilan. Lembaganya bakal membuat surat serupa yang ditujukan ke sekdakab selaku pembuat keputusan. Pemkab diharapkan bisa menerima tuntutan pihaknya. Mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar legal formal rekrutmen CPNS. Bila kukuh pada pendirian, pihaknya akan melayangkan surat lanjutan ke sejumlah lembaga yang lebih tinggi. ‘’Secara bertahap termasuk melibatkan KASN selaku pengawas,’’ ujarnya.

Tamsil masih berharap polemik pendiskualifikasian alumninya bisa diselesaikan secara musyawarah. Pihaknya dan pemkab bisa menilai persoalan secara luas. Bukan sekadar pandangan parsial. Namun, bila upaya tersebut menemui jalan buntu, lembaganya terpaksa mengambil langkah hukum dengan membawa persoalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ‘’Biar pengadilan yang akan menilai,’’ ucapnya.

Kabag Humas dan Protokol Setdakab Madiun Herry Supramono dimintai konfirmasi menyebut tidak ada surat masuk dari WDS untuk sekdakab. Sementara, Kepala BKD Endang Setyowati ketika coba ditemui kemarin pagi beralasan masih di lapangan. Dia menjanjikan bisa bertemu siangnya. Namun, pesan WhatsApp menanyakan keberadaan yang dikirim pukul 13.47 hanya dibaca. Tidak berbalas.

Sebelumnya, Sekretaris BKD Kabupaten Madiun Sigit Budiarto mengatakan tim verifikator telah menyampaikan persoalan kekurangan akreditasi prodi ketika proses pemberkasan. Pembatalan kelolosan berhak dilakukan ketika didapati data pelamar tidak sesuai persyaratan pada setiap tahapan. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here