ATR/BPN Punya Modal Pendukung RTRW

108

MADIUN – Tahun baru resolusi baru. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Madiun menyimpan segudang target untuk direalisasikan tahun ini. Satu di antaranya mendukung kebijakan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) pemkab setempat. ‘’Kami punya modal sebagai bahan acuan pemkab dalam menyusun RTRW,’’ kata Kepala ATR/BPN Kabupaten Madiun Dwi Budi Martono.

Modal tersebut adalah data objek pendaftaran tanah sistemik lengkap (PTSL) tahun lalu. Baik peta bidang tanah (PBT) maupun sertifikat hak atas tanah (SHAT). Juga peta inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T); penguasaan tanah; dan sebaran pertimbangan teknis pertanahan (PTP) mulai 2014 sampai 2018.

Pemkab Madiun bisa menggunakan data pertanahan tersebut. Tidak hanya urusan RTRW, tapi juga menentukan area lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meng-update peta potensi pajak bumi bangunan (PBB), hingga kepastian batas administrasi desa. ‘’Bisa berujung ke urusan perizinan,’’ ujarnya.

Sinergi dengan pemkab pernah dilakukan BPN Kabupaten Madiun periode sebelumnya. Yakni, kala meninjau kembali Perda 9/2011 tentang RTRW 2009–2029 serta penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR). Keterlibatan itu juga amanat Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 1/2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 8/2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Perda tentang RDTR.

Target lainnya menindaklanjuti zona integrasi yang beberapa waktu lalu disepakati bersama pemkab, Polres Madiun, dan lembaga lainnya. Selain itu, meningkatkan catatan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Konkretnya seperti membangun fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas dan perempuan. Juga ruangan laktasi dan taman bermain anak. ‘’Masyarakat harus aman dan nyaman saat mengunjungi kantor kami,’’ tutur Budi.

Institusinya siap menyukseskan pengadaan tanah dari pemerintah pusat. Seandainya ada proyek strategis nasional (PSN) kembali. Sebab, lembaganya punya pengalaman pengadaan tanah proyek pembangunan tol trans-Jawa ruas Mantingan–Kertosono. Yakni, 4.087 bidang di 26 desa/kelurahan. Total panjang 36,79 kilometer dan luas 276,8 hektare. ‘’Juga sudah disertifikasi sebagai bentuk perlindungan aset tanah,’’ katanya. (cor/c1/sat/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here