APRI Tuding Pemkab Salah Hitung Pajak Galian

41

MADIUN – Sistem pungutan pajak galian C dipandang tidak jitu oleh pengusaha tambang di Kabupaten Madiun. Karenanya, pendapatan pajak di tahun ini tak bisa menyentuh setengah miliar. Berhentinya dua proyek nasional hingga mengurangi serapan pajak hasil tambang bukan semata biang rendahnya pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Cara yang dipakai pemkab salah,’’ kata Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Madiun Mustakim.

Menurut Mustakim, cara yang tepat menggunakan sistem penarikan ritase. Dasar penghitungan menggunakan karcis. Pemkab menentukan harga pajak per satu rit untuk satu karcis. Sopir truk tambang sebagai subjeknya. Penerapannya, sopir membeli karcis dalam jumlah tertentu untuk jangka sebulan. Uang dibayar di awal seharga karcis yang dibeli. Lantas, kertas bukti itu ditarik oleh petugas pemkab sesuai jumlah rit yang keluar. ‘’Ada satu petugas yang ditempatkan di setiap pintu tambang,’’ ujarnya.

Penarikan, tegas Mustakim, dilakukan setiap hari. Sopir truk tinggal melakukan rekonsiliasi kubikasi dengan pemkab di akhir bulan. Bila ada sisa akan dikembalikan. Sebagai langkah mencegah terjadinya pelanggaran adalah menggandeng aparat kepolisian. Pemkab membuat memorandum of understanding (MoU) menempatkan petugas di titik vital jalur truk. ‘’Tugasnya mengecek ulang bahwa material yang diangkut truk telah terdata sejak keluar tambang,’’ ucapnya kepada Radar Mejayan.

Mustakim berpendapat, bila itu diterapkan, pendapatan pajak Kabupaten Madiun bisa tembus miliaran setiap tahunnya. Sebab, pungutan dilakukan rutin setiap kali ada hasil operasional tambang keluar. Berbeda bila tarikan dilaksanakan sebulan sekali. Tidak hanya potensi hilangnya besaran pajak sesuai kubikasi yang keluar, tapi juga pembayaran yang molor. Pasalnya, selama ini pengusaha tambang merasa terbebani bila harus membayar per bulannya. Apalagi operasional tambang berlangsung musiman. ‘’Biar sinkron di awal. Kalau dalam sebulan tidak ada aktivitas, masa harus disuruh bayar,’’ tuturnya.

Selain meringankan beban pemkab karena tidak perlu repot-repot menagih, sistem itu juga menguntungkan penghusaha tambang resmi. APRI menemukan ada banyak usaha pertambangan ilegal di musim penghujan. Terbanyak adalah galian pasir di sungai. Itu merusak harga jual di pasaran. Yang dirugikan penambang legal karena produk yang dijual kualitasnya kalah bagus. ‘’Nah, fungsinya polisi di jalur tertentu juga untuk menertibkan penambang ilegal itu,’’ terangnya.

Mustakim mengungkapkan bahwa usulan lembanganya sudah disampaikan ke pemkab beberapa tahun silam. Bahkan sudah dirapatkan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Namun, tidak menemukan titik temu karena terkendala regulasi. ‘’Ponorogo saja bisa menjalankan, masa Kabupaten Madiun tidak bisa?’’ tukasnya.

Kabid Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) DPMPTSP Kabupaten Madiun Aris Budi Susilo membenarkan usulan APRI sudah masuk ke tempatnya. Juga, telah dikomunikasikan dengan badan pendapatan daerah (bapenda) serta menyurvei penerapannya di Ponorogo. Bagi DPMPTSP, usulan APRI layak dipertimbangkan. Namun, tidak demikian dengan bapenda. OPD itu masih ragu karena terbentur regulasi bahwa pembayaran pajak tidak bisa dipihak ketigakan. ‘’Usulan kali ini coba kami respons dan tindak lanjuti bersama bapenda untuk (diterapkan) tahun depan,’’ katanya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here