Aplikasi OSS Belum Siap 100 Persen, Ngurus Izin Masih Secara Offline

29

MAGETAN – Penerapan pelayanan perizinan investasi melalui sistem online single submission (OSS) ternyata belum berjalan optimal. Masih banyak investor yang mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Magetan untuk mengurus izin.

Kepala DPMPTSP Magetan Sunarti Condrowati mengungkapkan, hal itu terjadi lantaran masyarakat masih terbiasa dengan sistem tatap muka. Sebab, hal itu dianggap lebih mudah dipahami dibanding hanya mengandalkan sistem online. ‘’Ini kan baru, masih masa transisi. Masyarakat masih mengalami kesulitan dan butuh dipandu,’’ terang Condro.

Dia mengatakan aplikasi OSS itu sebenarnya sudah dilaunching pada 21 Juli 2018 lalu. Hanya, pada tataran pelaksanaannya penerapan aplikasi yang terintegrasi langsung dengan pusat tersebut masih ditemui banyak kendala. Seperti proses pengurusan izin yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu sekian hari, ternyata meleset sampai hampir satu pekan. ‘’Sistem aplikasi OSS belum 100 persen siap. Bukan hanya di Magetan, tetapi daerah lain juga begitu,’’ ungkapnya.

Kendati demikian, Condro mengaku pihaknya telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk membantu para investor dalam mengajukan perizinan. Misalnya, ketersediaan komputer pelayanan dan konektivitas jaringan. Serta personel yang bertugas menjaga lounge OSS. ‘’Biasanya kesulitan upload, jika mereka kesini kami layani,’’ katanya.

Yang jelas, lanjut dia, saat ini pihaknya terus berupaya menyempurnakam aplikasi tersebut. Kendala dan kekurangan yang didapati dijadikan bahan evaluasi. Dengan harapan sistem pelayanan perizinan secara online itu bisa maksimal. ‘’Yang pasti butuh waktu. Karena proses izin ini harus nge-link satu sama lain,’’ jelas Condro.

Seperti diketahui, penerapan aplikasi itu menuntut investor untuk melampirkan komitmen izin-izin lain. Karena setiap usaha memiliki izin berbeda, sesuai dengan bidangnya. Misalnya, izin usaha pariwisata syaratnya berbeda dengan usaha perdagangan. Sebab, rekomendasi dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah yang berbeda. Dalam aplikasi itu, juga perlu dicantumkan nilai penanaman modal. ‘’Berapa permodalan yang direncanakan, mereka yang menentukan,’’ terang Condro.

Dia menambahkan apabila dalam perjalanannya, pengusaha tidak memenuhi komitmen pengajuan perizinan bisa dibatalkan. Karena itu pemerintah sengaja memberikan batasan waktu bagi investor untuk memenuhi syarat atau komitmen atas izin yang mereka ajukan. ‘’Kalau tidak penuh (komitmen, red) ya batal,’’ jelasnya. (bel/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here