Antisipasi Praktik Perjokian, Peserta Tes CPNS Wajib Tunjukkan E-KTP

251

MADIUN – Jelang pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS, kecemasan akan adanya celah kecurangan mengemuka. Maklum, ada ribuan pelamar yang akan mengikuti SKD. Panitia seleksi di tingkat daerah menjamin telah berupaya meminimalkan berbagai celah kecurangan tersebut. Termasuk, kekhawatiran munculnya praktik joki pada hari pelaksanaan SKD. ’’Kami telah antisipasi itu. Mudah-mudahan tidak terjadi,’’ kata Kepala BKD Kota Madiun Haris Rahmanudin, Senin (22/10).

SKD bakal digelar mulai 26 Oktober. Pelamar CPNS Pemkot Madiun yang mendapat lampu hijau mengikuti SKD berjumlah 3.051 orang. Sementara, jumlah pelamar keseluruhan yang sudah terverifikasi mencapai 3.538 orang. Itu baru peserta untuk lowongan Pemkot Madiun. Belum termasuk daerah lain di eks karesidenan. Dalam sekali tes jumlah peserta diproyeksikan mencapai 400 orang. Per hari, bisa mencapai dua ribu peserta. Dengan jumlah sebanyak itu, BKD mengklaim celah kecurangan tetap bisa diminimalkan.

’’Pengawasan akan dilakukan dengan ketat. Panselnas juga sudah menginstruksikan penyiapan berbagai sarpras yang diperlukan untuk itu,’’ ujarnya.

Haris menyebut, setiap peserta diwajibkan membawa e-KTP masing-masing. Kartu identitas itu akan dicocokkan dengan kartu peserta mengikuti SKD, yang juga dipersyaratkan. Kartu peserta, lanjut Haris, akan di-scan menggunakan barcode scanner yang secara otomatis langsung mengetahui identitas si pelamar. Selain itu, sistem secara otomatis akan mencocokkan data diri sesuai kartu identitas. ’’Pelamar juga wajib steril ketika memasuki ruangan. Hanya boleh membawa KTP-el, kartu peserta, dan pensil. Itu saja,’’ terang Haris.

Di dalam aula, mata pengawasan juga tajam. Closed circuit television (CCTV) tersebar di dalam aula, mengawasi setiap gerak-gerik peserta SKD. Haris meminta masyarakat untuk tidak terlalu memusingkan kecemasan yang berkembang. Dia berharap masyarakat percaya, bahwa pelaksanaan CPNS kali ini lebih profesional. Indikatornya, berbagai celah kecurangan telah berupaya ditekan.

’’Kami mengimbau masyarakat untuk percaya pada kemampuan diri sendiri, dan tidak memercayai oknum yang menawarkan kecurangan dalam bentuk apa pun,’’ pesannya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun Dwi Jatmiko Agung Subroto mengklaim pihaknya telah berkonsultasi dengan Kemen PAN-RB, tengah bulan lalu. Pria yang akrab disapa Kokok Patihan itu menceritakan pertemuan tersebut. Banyak hal ditanyakan komisi I kepada kementerian yang kini dipimpin Syafruddin itu. Termasuk, mekanisme penyelenggaraan CPNS. ’’Mereka (Kemen PAN-RB, Red) menjamin. Bahkan ketika ada indikasi celah kecurangan bisa langsung dilaporkan kepada mereka,’’ kata Kokok Patihan.

Dengan sistem seleksi seperti yang diterapkan sekarang, Kokok Patihan percaya celah kecurangan bisa diminimalkan. Bahkan, dia sesumbar belum tentu pelamar dari anak pembuat soal CPNS hingga anak presiden sekalipun, bisa lolos tanpa mengandalkan kemampuan diri sendiri. ’’Tes ini sudah skala nasional. Kami percaya pengawasannya pun ketat,’’ sebutnya. ’’Justru yang kemudian kami khawatirkan, karena skalanya nasional, peserta yang lolos ini nanti didominasi dari luar daerah,’’ imbuhnya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here