Anggaran Terbatas, Pelatihan Tenaga Kerja Numpang BLK Daerah Lain

53

MAGETAN – Rencana Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Magetan untuk membangun balai latihan kerja (BLK) urung berjalan. Pemicunya, dana yang dimiliki oleh pemkab terbatas.

Kepala Disnaker Magetan Suyadi mengungkapkan rencana pembangunan BLK itu sebenarnya sudah disusun tahun lalu. Nilainya sebesar Rp 2,5 miliar. Pembangunannya diusulkan melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2018. Hanya program itu urung terealisasi. Karena tidak sesuai ketentuan PMK 22/2017. ‘’Anggarannya tak terserap,’’ kata Suyadi, Minggu (14/4).

Diakuinya, tahun ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tidak mengalokasikan untuk kegiatan tersebut. Pihaknya juga telah melaporkan persoalan itu kepada bupati. Termasuk bantuan peralatan sebesar Rp 700 juta dari kementerian tenaga kerja (kemenaker). ‘’Karena sampai saat ini kami belum bisa membangun BLK, bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk peralatan (pelatihan) itu kembali ke kas negara,’’ jelas Suyadi.

Selain anggaran sebenarnya disnaker juga telah menyiapkan lahannya. Lokasinya di eks bengkok Desa Tinap. Tapi, karena program itu urung terlaksana lahan tersebut kemudian ditanami tebu. ‘’Bahkan, detail engineering design (DED)-nya sudah ready,’’ ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Suyadi mengaku harus mengulang dari awal apabila pembangunan BLK itu kembali direncanakan. Karena kaitannya dengan administrasi pekerjaan. ‘’Mulai dari nol lagi,’’ terangnya.

Suyadi menuturkan selama ini pelatihan kerja dilakukan dengan menjalin kerjasama BLK Ponorogo dan Madiun. Itu pun pelatihan yang diberikan hanya sebatas keterampilan dasar. Pelaksanannya juga singkat. Hanya sekitar dua minggu. Sehingga peserta belum teruji. ‘’Hasilnya tidak maksimal, kalau punya sendiri bisa lebih lama,’’ ungkapnya.

Kondisi itu sangat berbeda dengan BLK Sumedang. Suyadi mengaku saat mengadakan studi banding ke BLK tersebut, pihaknya mendapati bahwa pelatihan kepada para peserta langsung fokus pada kompetensi yang diminta oleh perusahaan. Setelah sebelumnya pemkab setempat menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut. ‘’Ini adalah kelemahan kami, tidak punya BLK untuk mengurangi pengangguran yang meningkat setiap tahun,’’ tandasnya. (bel/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here