AdvertorialMadiunPolitik

Andi Raya Pimpin Taman Praja

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Hampir tiga pekan ”menganggur”. Kini anggota DPRD Kota Madiun bisa segera melaksanakan tugas-tugasnya. Setelah Rabu (11/9) pimpinan sementara dewan menetapkan calon pimpinan definitif periode 2019–2024. Melalui rapat paripurna internal bersama pimpinan dan anggota fraksi.

Sesuai prediksi, kursi ketua DPRD Kota Madiun jatah PDIP diduduki Andi Raya Bagus Miko Saputra (AR). Di struktural parpolnya, AR ”hanya” menjabat sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Manguharjo. Sedangkan dua kursi wakil ketua DPRD milik Istono (Demokrat) dan Armaya (Perindo). Keduanya sama-sama berstatus ketua parpol.

Selanjutnya, hasil rapat paripurna pengesahan pimpinan definitif itu akan dikirimkan ke gubernur Jatim melalui wali kota Madiun untuk segera dilantik. ‘’Sesuai ketentuan, gubernur mempunyai waktu sekitar 14 hari kerja untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) pimpinan DPRD,’’ kata AR.

Dia berharap SK gubernur itu cepat keluar. Sehingga, bisa segera menyusun jadwal pelantikan pimpinan DPRD Kota Madiun definitif. Sambil menunggu, AR menyarankan seluruh fraksi segera menyiapkan anggotanya untuk melengkapi alat kelengkapan dewan (AKD) di masing-masing komisi. ‘’Targetnya bulan ini sudah selesai,’’ ujar AR.

Ada lima posisi pimpinan AKD di Gedung Taman Praja, sebutan gedung DPRD Kota Madiun. Perinciannya, tiga ketua komisi. Dua lainnya, ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dan ketua badan kehormatan (BK). AR menyebut pembentukan pimpinan dewan merupakan fase krusial dalam kelembagaan. Sebab, banyak pekerjaan rumah (PR) yang sudah menanti.

Selain menyusun AKD dan menentukan pimpinan komisi, pengubahan tata tertib DPRD belum bisa dilakukan karena harus melalui pansus yang dibentuk pimpinan definitif. ‘’Ada batas waktu yang harus kami tepati. Untuk itu, sebelum batasan waktu tersebut berakhir, seluruh PR kami harus sudah selesai,’’ ucapnya.

Di samping itu, lanjut AR, tugas kelembagaan lainnya yang harus segera dilaksanakan adalah pembahasan RAPBD 2020. Sebab, batas waktunya sebulan sebelum akhir tahun atau tak boleh melebihi November. ‘’Di luar itu, ada juga (pembahasan) RPJMD dan (penyusunan) rencana kerja DPRD yang harus segera dituntaskan,’’ terangnya. (her/c1/sat/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
close
PENGUMUMAN
Close