Madiun

Akad Murabahah Seharusnya Lebih Syariah

Kuitansi Pelunasan Tak Muncul di Persidangan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kuitansi pembayaran unit perumahan hingga lunas tak mengemuka dalam sidang gugatan eksekusi sita Rawa Bhakti Residence Rabu (30/9).

PT HMP selaku pihak terlawan tersita hanya menunjukkan surat-surat serah terima kunci, listrik, dan surat lainnya. Agenda persidangan ditunda hingga 7 Oktober dengan agenda bukti lanjutan.

Rio Saputra, kuasa hukum penghuni Rawa Bhakti Residence, menyayangkan PT HMP tidak menunjukkan kuitansi pembayaran unit perumahan tersebut. Hal itu dinilai memberatkan. Sementara warga telah menunjukkan seluruh alat bukti. Mulai surat perjanjian jual beli, kuitansi pembayaran sampai lunas, serta bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) atas nama warga. ‘’Seharusnya terlawan tersita membuktikan alat bukti sama dengan kita,’’ kata Rio.

PT Bank Muamalat Indonesia selaku terlawan penyita menunjukkan sembilan alat bukti. Pertama, salinan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Nomor 26/Basyarnas-JKT/2018 tertanggal 14 Maret 2019. Salah satu amar putusan perintah sita eksekusi atas jaminan 82 objek milik PT HMP yang harus dilelang untuk membayar tanggungan senilai Rp 19 miliar. Kedua, akta murabahah yang dibuat notaris Asni Arpan antara PT HMP dengan PT Bank Muamalat Indonesia. Objek yang tertera dijaminkan akad pembiayaan PT HMP dengan PT Bank Muamalat Indonesia. Ketiga, surat yang menyatakan PT HMP dilarang menjual langsung kepada pihak ketiga tanpa melalui PT Bank Muamalat Indonesia. Alat bukti keempat sampai delapan, salinan surat hak guna bangunan (SHGB) nomor 868, 865, 867, 869, dan 870. Terakhir, salinan putusan Pengadilan Negeri perkara Nomor 23/PDTG/2020/PN Kota Madiun.

Rio berjanji bakal terus memperjuangkan nasib penghuni Rawa Bhakti Residence. Dia menyadari, dari segi hukum, bank jelas memiliki kedudukan lebih. Apalagi akad dan mekanismenya mengarah pada keuntungan bank. Terbukti dengan tidak adanya perlindungan hak-hak warga yang sebenarnya telah men-support pembiayaan PT HMP dengan Bank Muamalat Indonesia. ‘’Akadnya murabahah seharusnya lebih syariah. Lebih humanis, tidak kesannya malah mengusir warga yang jelas-jelas telah melakukan pembayaran dan tidak tahu apa-apa dengan persoalan ini,’’ tegas Rio.

Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun sibuk menjalankan sidang maraton kemarin (30/9). Empat dari delapan perkara terkait upaya perlawanan eksekusi sita Rawa Bhakti Residence dan Bumi Citra Legacy. Sidang perkara yang bermuara dari polemik antara PT Hasta Mulya Putra (HMP) dengan PT Bank Muamalat Indonesia itu digelar dengan agenda berbeda-beda.

Agnes Andriana bersama tiga warga penghuni Rawa Bhakti Residence lainnya selaku penggugat, menyimak jalannya sidang pembuktian terlawan nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Mn itu. ‘’Kita akan terus berjuang mencari keadilan,’’ kata Agnes.

Tiga jadwal sidang lainnya yakni nomor perkara 223/Pdt.G/2020/PA.Mn dengan agenda pembuktian lanjutan pelawan. Perkara itu diperjuangkan tujuh penghuni Bumi Citra Legacy. Kemudian, perkara nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Mn dengan agenda pembuktian terlawan yang diperjuangkan satu penghuni Perum Citra Legacy. Serta nomor perkara 156/Pdt.G/2020/PA.Mn dengan agenda pembuktian lanjutan pelawan terkait sita kompleks ruko Pusat Grosir Madiun (PGM). (kid/c1/fin)

Bank Tak Tahu Objek Sita Ada Penghuninya

BUKTI surat pernyataan yang ditunjukkan PT Bank Muamalat Indonesia dalam persidangan di Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun Rabu (30/9) menyisakan tanda tanya. Surat itu menyatakan bahwa PT HMP dilarang menjual objek kepada pihak ketiga selain PT Bank Muamalat Indonesia.

Faktanya, Thabita Lili, penghuni Rawa Bhakti Residence yang juga nasabah Bank Muamalat, rumahnya turut dilelang. Pertanyaan Thabita terkait alasan rumahnya dilelang ke Bank Muamalat Ponorogo belum terjawab. Padahal dia telah berhenti mengangsur sejak 2017. Gara-gara, saat hendak melunasi pembayaran, pihak bank tidak dapat memberikan sertifikat hak milik (SHM) lantaran ada sengketa antara PT HMP dengan PT Bank Muamalat Indonesia. ‘’Tanya ke Kantor Cabang Madiun dilempar ke Bank Muamalat Ponorogo. Kalau alasannya saya berhenti mengangsur, itu tentu ada aturannya. Tidak main lelang begini,’’ kesalnya.

Adit, perwakilan Bank Muamalat KC Kediri, irit bicara. Setelah persidangan, dia mengaku tidak mengetahui bahwa objek yang disita itu masih ada penghuninya. ‘’Kalau itu kami awalnya tidak tahu. Memang seharusnya masuk Bank Muamalat dulu sesuai akad,’’ kata Adit kepada Jawa Pos Radar Madiun setelah persidangan.

Terkait nasabah yang rumahnya dilelang, Adit kurang mengetahuinya. ‘’Persoalannya dari pihak warga merasa ada wanprestasi dengan PT HMP,’’ imbuhnya.

Surat pernyataan itu juga menjadi tanda tanya bagi warga yang membayar angsuran ke bank lain. Informasi sementara yang dihimpun koran ini, ada warga yang memercayakan pembiayaan ke bank lain, seperti Bank BNI Syariah. Pun, kepada koran ini warga menunjukkan bukti pembayaran rutin angsuran tiap bulannya.

Lantas bagaimana nasib warga yang melakukan pembayaran cash tempo ke PT HMP? Seperti Agnes Indriana, Wiwik Widowati, Inan Supiyati Ariesa, dan Sukoharsono, warga penghuni Rawa Bhakti Residence. Termasuk Satria Eka Wijaya dan penghuni lainnya di Perum Bumi Citra Legacy. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close