Madiun

Air Tiga Waduk Surut Drastis, Petani Diminta Ubah Pola Tanam

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Musim kemarau yang berkepanjangan membuat volume air tiga waduk di Kabupaten Madiun makin kering. Saat ini, debit air di Waduk Notopuro, Dawuhan, dan Widas berada di bawah ambang batas. Karena air yang masuk (inflow) ke waduk tersebut lebih sedikit dari yang keluar untuk kepentingan pertanian. ‘’Kalau terus seperti ini, volume air yang ada tidak cukup untuk mengairi seluruh lahan pertanian,’’ kata Kabid Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Madiun Maskur Yatim Kamis (17/10).

Dia tak menampik pihaknya sempat mendapat keluhan dari para kelompok tani terkait penyediaan air untuk pengairan sawah yang makin terbatas. Tapi, Maskur mengaku semua itu bukan sepenuhnya salah pemkab. Sebab, ada ketidakseimbangan pola tanam saat musim kemarau yang dilakukan oleh para petani. Seperti dari 32 ribu hektare lahan sawah yang ada, 22 ribu hektare di antaranya justru ditanami padi. ‘’Padahal, seharusnya saat musim kemarau cocok ditanami palawija,’’ ujarnya.

Sementara berdasarkan hasil kajian DPUPR, debit air yang dihasilkan saat musim ini hanya 1,7 liter per detik. Kondisi itu tergolong minim dan hanya bisa untuk mencukupi dua kali masa tanam dalam setahun. Di sisi lain, banyaknya penggunaan sumur air dalam yang saat ini mulai marak, ikut berdampak pada ketersediaan sumber air permukaan. ‘’Jadi, kalau hal ini terus-menerus terjadi, dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan air permukaan akan berkurang,’’ ungkap Maskur.

Kabid Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madiun Sumanto berharap kasus yang terjadi tahun ini bisa menjadi pembelajaran para petani pada tahun selanjutnya. Seperti mengurangi penanaman padi dan condong menanam palawija saat musim kemarau. ‘’Kalau kekurangan air semua mengeluh, sedang daya tampung air saat ini sudah tidak bisa mencukupi semua petani,’’ katanya. (mgc/c1/her)

Separo Total Luas Tanam Masuk Asuransi

PROGRAM asuransi pertanian kurang mendapat respons petani di Kabupaten Madiun. Dari kuota 32.000 hektare (ha) tahun ini, hanya terserap sekitar 16.000 ha atau 50 persen.

Koordinator Penyuluh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Paryoto mengatakan, petani  terlambat dalam memahami manfaat asuransi. Mereka merasa belum membutuhkan program tersebut. Sehingga ketika bencana kekeringan terjadi, petani tidak bisa melakukan tanam kembali karena kehabisan modal akibat gagal panen.

Sebaliknya, jika petani sudah mendaftar asuransi, masalah kehabisan modal tanam bisa diantisipasi dengan mengajukan klaim. Sebab, tidak ada perhitungan berapa lama petani sudah membayar premi. Asalkan sudah terdaftar, bisa mengajukan klaim. ‘’Sosialisasi rutin dilakukan. Tapi, memang banyak petani yang tidak tertarik,’’ katanya.

Paryoto mengungkapkan, minimnya jumlah pendaftar asuransi pertanian disebabkan pemahaman petani terhadap manfaat asuransi masih rendah. Penilaian terhadap pengelolaan dana asuransi yang belum berjalan optimal masih melekat pada masyarakat desa.

Sehingga petugas asuransi pertanian kesulitan menyampaikan kepada petani. Tetapi ketika terjadi gagal panen, petani berharap ada subsidi pemerintah untuk mengatasinya. ‘’Pemerintah sudah menyediakan asuransi usaha tanaman padi (AUTP). Kalau sudah terdaftar, tentu tidak perlu bersedih. Karena ketika gagal panen bisa mendapatkan ganti rugi,’’ bebernya.

Namun demikian, petani kerap salah mengartikan mekanisme asuransi pertanian. Klaim asuransi baru bisa dikeluarkan apabila terjadi gagal panen minimal 75 persen. Jika kegagalan di bawah 50 persen, klaim tidak bisa dikeluarkan. ‘’Karena aturan tersebut sudah disepakati pemerintah dan pihak asuransi,’’ terangnya. (mgc/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close