Agus Suyanto Sorongkan Rekomendasi Izin ke Disperta

72

MADIUN – Dalih investor Watu Dakon Resort (WDR) buta perizinan mulai terpatahkan. Setidaknya, pengusaha sempat mendatangi dinas pertanian dan perikanan (disperta). Kedatangannya untuk berkonsultasi terkait ’’halal’’ tidaknya lahan seluas lima hektare di Desa Banjarsari Wetan itu disulap menjadi kolam pemancingan. ‘’Dia (pengusaha, Red) sebatas koordinasi,’’ kata Plt Kepala Disperta Edy Bintardjo kemarin (27/3).

Edy Bin, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa koordinasi investor di instansi yang dipimpinnya itu berkaitan dengan boleh tidaknya lahan di Krajan, Banjarsari Wetan, disulap menjadi lokasi wisata kolam pemancingan. Pihaknya mengklaim membukakan pintu lebar lantaran menakar tujuan investor untuk mengerek ekonomi desa. ‘’Tapi, tetap ada catatan yang kami berikan, pembangunan bakal wahana itu harus sesuai regulasi,’’ ujarnya.

Dia menerangkan, investor datang kepadanya dengan membawa segepok dokumen. Di antaranya surat dengan kop pemerintahan desa (pemdes) setempat. Hanya saja, surat resmi itu tak dilengkapi nomor register. Namun, judul surat permohonan rekomendasi izin usaha pemancingan yang ditujukan ke OPD yang kini dinakhodainya. ‘’Surat itu dibuat 20 Desember 2017 dengan pemohon Agus Suyanto dan ditandatangani pejabat terkait,’’ tuturnya.

Sesuai peruntukan wilayah bakal wisata, lanjut Edy Bin, harus tunduk pada Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2009 serta rencana induk pembangunan kepariwisataan. Misalnya, wisata memanfaatkan alam atau buatan di wilayah tertentu. Nah, untuk mengetahui dapat tidaknya lokasi Krajan untuk wahana pemancingan, pengusaha harus mengajukan izin ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) untuk diproses. ‘’Kami tidak memberikan rekom kok. Kami anggap biasa, ya contohnya pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah, Red) tanyanya ke disperdakop-UM dan lain sebagainya,’’ papar Edy Bin.

Adakah kejanggalan terkait dokumen WDR yang mengarah pada keterlibatan makelar izin? Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro menyebut, penyelidikan kasus maladministrasi izin WDR belum mengarah ke sana. Penyidik masih mengumpulkan keterangan maupun data-data lainnya. Pun indikasi keterlibatan ”orang sakti” di balik kenekatan pengusaha mengeksplorasi hingga kedalaman 12 meter bakal ditelisik belakangan. ‘’Fokus saat ini perizinan, tapi yang mengarah dampaknya terlebih dulu,’’ ujarnya.

Sementara, Camat Dagangan Zahrowi saat dikonfirmasi terkait adanya surat permohonan rekomendasi ke disperta belum berhasil dikonfirmasi. Pertanyaan yang dilayangkan wartawan koran ini melalui aplikasi WhatsApp tak  berbalas kendati sudah terbaca. Pun Zahrowi memilih menonaktifkan nomor handphone-nya. (cor/c1/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here