Agenda Seabrek Dewan Menanti di Tahun 2019

47

MADIUN – Tenaga ekstra dibutuhkan anggota DPRD Kota Madiun memasuki tahun 2019. Banyak agenda yang melibatkan mereka pada tahun tersebut. Selain yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, para penghuni gedung perintis itu juga disibukkan dengan agenda politik pemilihan legislatif (pileg).

Ketua DPRD Kota Madiun Istono tak menampik padatnya jadwal anggota dewan pada 2019. Seperti kontroling belanja APBD 2019 pada sisa masa kerja Wali Kota Sugeng Rismiyanto (SR). Sebelum kemudian masuk masa transisi peralihan kepala daerah ke Maidi dengan wakilnya, Inda Raya Ayu Miko Saputri pada 29 April 2019. ’’Itu belum termasuk penyusunan RPJMD 2019–2024 setelah mereka dilantik. Belum lagi, RPJMD itu mesti dijabarkan lagi dalam bentuk RKPD tahun pertama,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Kesibukan dewan setelah itu berkutat dengan penyusunan KUA-PPAS 2020 maupun KUA-PPAS perubahan 2019. Namun, Istono tidak bisa memastikan pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan cepat setelah wali kota terpilih hasil Pilkada 2018 dilantik.

Karena sebelum menginjak pada persoalan itu, masih ada kegiatan lain yang perlu dirampungkan oleh DPRD dalam menjalankan pemerintahan. Seperti pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD 2018 dan akhir masa jabatan wali kota. ’’Pekerjaan ini mesti menyita waktu. Apalagi, pada bulan April secara bersamaan terjadi pemilu. Ya kalau kondisinya normal, bagaimana jika tidak,’’ ujar Istono.

Istono menambahkan, beban anggota dewan masa periode 2014–2019 makin menumpuk ketika 24 Agustus 2019. Karena pada saat itu mereka yang gagal mendulang suara bakal terlempar dari parlemen digantikan oleh wakil rakyat baru. ’’Belum lagi, setelah dilakukan pelantikan (anggota dewan baru, Red) harus segera menentukan pimpinan dan proses penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD). Ini tentu memakan waktu, biasanya supaya bisa didefinitifkan,’’ terang politikus Partai Demokrat itu.

Istono memperkirakan prosesnya dapat berjalan sekitar dua bulan. Waktu itu dirasa cukup untuk menentukan unsur pimpinan dewan dan AKD. Sebab, dalam proses tersebut perlu mendapat rekomendasi dari DPP partai. Selain itu, untuk proses persetujuan unsur pimpinan dan AKD harus disetujui Mendagri melalui gubernur. ’’Sebelum AKD itu ditetapkan, kita tidak bisa melakukan pembahasan APBD-P 2019 maupun peraturan daerah (perda),’’ ungkap Istono.

Menurut dia, itulah gambaran persoalan yang mungkin bakal dihadapi oleh para anggota DPRD Kota Madiun pada 2019. Supaya semua agenda maupun kegiatan itu dapat berjalan lancar, Istono menyatakan sejak awal diperlukan penyusunan perencanaan dan langkah antisipasi. ‘’Jadi, bisa ditempuh opsi-opsi lain apabila terjadi suatu masalah,’’ katanya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here