Madiun

Abdi Negara Haram Terpapar Radikalisme

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tidak ada tempat bagi peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang terpapar radikalisme. Seluruh calon abdi negara bakal disaring melalui seleksi secara berlapis.

Lapis pertama, CPNS bakal disaring melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). Materi itu memuat tentang pemahaman seseorang terhadap Pancasila dan UUD ‘45. ‘’Jika sudah terpapar radikalisme, tentu mereka punya pandangan yang bertentangan dengan dasar negara,’’ kata Haris Rahmanudin, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun.

Selepas dinyatakan lolos, CPNS diwajibkan mengikuti latihan dasar (latsar) pascaseleksi. Jika dalam tahap pascaseleksi ini terbukti ada yang terpapar radikalisme, yang bersangkutan bakal mendapatkan pembinaan. ‘’Ini menjadi tahapan dalam upaya deradikalisasi,’’ lanjutnya.

Pembinaan dimulai dengan pendekatan personal hingga ke lingkup keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Jika masih tak mempan, keabsahan hasil seleksi perlu dipertanyakan. ‘’Bisa jadi kelulusan peserta yang bersangkutan dibatalkan. Secara otomatis, sebab menyalahi apa yang menjadi mandat undang-undang,’’ ungkapnya.

Mandat UU 15/2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), syarat mutlak menjadi ASN harus memenuhi azas Pancasila dan UUD ’45. Jika berlawanan dengan kedua azas itu dipastikan terpapar ideologi yang bersebarangan dengan negara. ‘’Pembinaan juga perlu dilakukan bagi ASN yang saat ini bekerja di masing-masing instansi,’’ sambungnya.

Wujud pembinaan bagi ASN, lanjut Haris, beragam. Bisa melalui apel, bimbingan rohani hingga pengetatan fungsi pengawasan oleh masing-masing kepala organissi perangkat daerah (OPD). ‘’Melakukan semacam pembinaan secara intensif, agar rekan-rekan tidak menjurus ke hal itu,’’ tuturnya.

Pun, tak menutup kemungkinan bagi ASN yang terbukti terpapar paham gawat itu bakal diberhentikan. Karenanya, lingkungan keluarga, kerja dan masyarakat turut andil memberikan pengawasan dan pembinaan. ‘’Jika tak mempan konsekuensinya dicopot,’’ imbuhnya.

Sampai saat ini, BKD masih meyakini tiga ribuan ASN Pemkot Madiun tak ada yang terpapar radikalisme. Diharapkan, seluruh ASN terus meningkatkan kinerja, pelayanan serta pengabdian bagi bangsa dan negara. ‘’Perlu selalu diingat apa yang menjadi tujuan pokok sebagai ASN,’’ ucapnya. (kid/fin) 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close