73 Pengobatan Tradisional Tak Berizin

78

MADIUN – Warga Kabupaten Madiun harus ekstrahati-hati dalam melakukan pengobatan tradisional. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun berhasil menemukan puluhan pengobatan alternatif ilegal yang tidak mengantongi izin surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT).

Informasi yang dihimpun Radar Madiun, sebanyak 73 pengobatan alternatif belum ber-STPT. Hanya data di dinkes baru 25 pengobatan tradisional yang ber-STPT. Delapan di antaranya kedaluwarsa dan 65 bodong alias tak ber-STPT. ‘’Di lapangan sudah banyak ditemukan berbagai macam pengobatan alternatif yang banyak dikunjungi masyarakat, tapi setelah dicek ternyata tak berizin,’’ kata Yayuk, kasi Pelayanan Pengobatan Tradisional Dinkes Kabupaten Madiun.

Sebanyak 73 pengobatan tradisional itu berimbas terhadap kesembuhan pasien yang menggunakan jasa pengobatan tradisional tersebut. ‘’Kami mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati saat memilih pengobatan alternatif. Menurut data kami, banyak kasus pasien yang tidak  sembuh, bahkan semakin parah,’’ ujarnya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Madiun Ary Andarwati mengungkapkan, pihaknya akan selalu melakukan pengawasan dan pembinaan bagi pengobatan tradisional di Kabupaten Madiun. ‘’Penyehat tradisional (hattra, Red) merupakan pelayanan kesehatan empiris. Jadi, keamanan dan kesehatannya harus kami kontrol,’’ katanya.

Ary menegaskan, tata cara pelayanan, registrasi, dan perizinan yang wajib dipatuhi oleh penyehat tradisional sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 61 Tahun 2016 di antaranya hanya dapat menerima klien sesuai keilmuan dan keahlian. Bila berhalangan praktik tidak dapat digantikan oleh penyehat tradisional lainnya. ‘’Sudah jelas, jika berhalangan dalam melakukan praktik pengobatan, dilarang diwakilkan. Bahkan, tidak boleh menggunakan alat medis kesehatan apa pun,’’ terangnya.

Selanjutnya, apabila tidak mampu memberikan pelayanan wajib mengirim klien ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang sudah direkomendasikan oleh dinas kesehatan. Tak hanya itu, mereka wajib mengantongi STPT, izin tempat praktik perorangan melekat pada STPT Hattra. Serta, setiap panti sehat harus memiliki izin sarana dan wajib menaati kode etik hattra. ‘’Untuk publikasi dan periklanan bagi hattra, wajib memasang papan nama praktik dan tidak diperbolehkan melakukan rawat inap,’’ pungkasnya. (mgd/c1/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here