6 Ahli Waris Lahan TK Dharma Wanita Gugat Pemkot Madiun

232

MADIUN – Sorak-sorai anak tidak mewarnai TK Dharma Wanita Ngegong kemarin (17/10). Alih-alih menjadi wahana belajar dan bermain, TK yang bertahun-tahun tanah dan bangunannya disengketakan itu diliburkan. Lantaran Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun mengagendakan pemeriksaan lapangan menindaklanjuti gugatan sengketa tanah di Jalan Apotik Hidup, Ngegong, tersebut. ‘’Takutnya mengganggu pemeriksaan, kami memutuskan meniadakan kelas (jam belajar-mengajar, Red),’’ kata Kepala TK Dharma Wanita Ngegong Dwi Lukitaningsih.

Menurut Lulu –sapaan Dwi Lukitaningsih–, TK yang telah berdiri sejak 1996 itu acap berpindah tempat. Rumah warga bahkan sempat dijadikan tempat belajar-mengajar. Bangunan yang kini ditempati, awalnya gedung serbaguna kelurahan. Lulu sendiri baru mengajar di sana pada 2004. ‘’Saya tidak tahu bagaimana awalnya sampai TK mendapat tempat di sini,’’ ujarnya.

Sengketa, diakui Lulu, sangat mengganggu lembaga pendidikan yang dinakhodainya tersebut. Terutama aktivitas belajar-mengajar. Pantauan Jawa Pos Radar Madiun, banyak sarana dan prasarana (sarpras) yang sudah menua. Namun, pihak TK tak bisa berbuat banyak. Sengketa ini membuat pengajuan renovasi tak kunjung dikabulkan pemkot. ‘’Jumlah siswa juga terus menurun. Pada 2004 lalu masih 100, sekarang tinggal 20 anak,’’ tuturnya.

Pada 7 Mei 2018 lalu, enam warga Ngegong menggugat kepala Kelurahan Ngegong, camat Manguharjo, dan wali kota Madiun atas sebidang tanah di Jalan Apotik Hidup. Mereka yakni Supriyati, Koento Prajitno, Gumono BS, Gunawan, Kasmijatun, dan Susanto. Keenamnya mengaku sebagai ahli waris sah atas tanah milik Sadijem Kromodoso yang kini didirikan TK Dharma Wanita tersebut.

Mas Sri Mulyono, kuasa hukum penggugat, menyebut telah mengantongi bukti dokumen letter C atas kepemilikan tanah tersebut. Karena itu, Mulyono berharap kepemilikan tanah bisa dikembalikan kepada pemilik sah. Mulyono pun mengklaim tak sekalipun kliennya menghibahkan tanah tersebut kepada pihak kelurahan. ‘’Sejak 2006,  klien kami hendak menyertifikatkan, tapi tidak bisa karena di atasnya sudah berdiri bangunan,’’ kata dia. ‘’Yang penting kembali dulu atas nama ahli waris. Setelah itu bisa dibicarakan lagi ke depannya (nasib TK Dharma Wanita) seperti apa,’’ imbuh Mulyono.

Kuasa hukum tergugat Budi Wibowo menyebut, kepemilikan dokumen letter C belum cukup menjadi bukti bagi pihak penggugat untuk mengklaim tanah tersebut. Alasannya, meskipun pembukuan di kelurahan menyatakan tanah diatasnamakan keluarga penggugat, namun sejak 1985 tanah itu telah disepakati untuk dibangun gedung serbaguna. Terlebih, saat ini banyak manfaat yang telah dirasakan masyarakat secara luas atas bangunan tersebut. ‘’Bangunan ini dikelola pemerintah untuk masyarakat sekitar. Manfaat sosialnya terasa, bukan untuk mencari keuntungan. Kami akan berusaha pertahankan hak kelola lahan dan bangunannya,’’ kata kabag Hukum Setda Kota Madiun itu. (mgb/naz/c1/fin)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here