5 Toko Modern Batal Ditertibkan

107

MADIUN – Komitmen penertiban toko modern mendadak tak ditepati. Tak ada aksi penyegelan tiga minimarket tak ber-Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS) maupun penutupan dua minimarket pelanggar substansi pendirian bangunan. Padahal, tenggat tiga hari pasca dilayangkan surat peringatan berakhir kemarin (28/2).

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Arik Krisdianto enggan berkomentar seputar pembatalan penyegelan tersebut. ‘’Domain kita terkait perizinan mas. Pada prinsipnya, DPMPTSP sudah menolak perizinan yang melanggar,’’ jelasnya.

Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro menilai, aturan main perizinan toko modern sudah tidak relevan. Pihaknya juga telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar rapat koordinasi. ‘’Saya perintahkan bentuk tim untuk merevisi perbup yang sudah tidak relevan. Pekan ini, timnya sudah selesai dibentuk,’’ terangnya.

Kaji Mbing —sapaan bupati, menunjuk DPMPTSP, Disperindagkop UM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Satpol PP, Disnaker, Bappeda, Bapenda, Kesbangpol, BPBD. ‘’Tim akan memperbaiki regulasi terkait perizinan,’’ tegasnya.

Arik Krisdianto pun menyambut baik arahan untuk merevisi perbup. Pihaknya segera membentuk tim untuk penataan ulang terkait penanaman modal. Diselaraskan dengan visi misi bupati yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). ‘’Regulasi penanaman modal dalam perda RTRW (rencana tata ruang wilayah) perlu dikaji ulang,’’ timpal Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun. (mgd/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here