5 Kasus Korupsi Jadi Bidikan Polisi

198

NGAWI – Diam-diam, polisi tengah membidik sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Ngawi. Sedikitnya lima kasus dugaan rasuah yang tengah diusut korps baju cokelat. ‘’Target kami sekurang-kurangnya ada tiga kasus lagi yang bisa kami tangani tahun ini,’’ kata Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Indra Najib kemarin (21/1).

Indra memberikan bocoran, dari kelima kasus dugaan korupsi tersebut ada tiga yang berkaitan dengan pemerintah desa. Satu di antaranya telah dinyatakan P19 (berkas perkara dikembalikan jaksa untuk dilengkapi) yang melibatkan kepala Desa Dawung, Jogorogo. ‘’Modusnya menyewakan tanah bengkok desa, tapi uang hasil sewa tidak dimasukkan ke kas. Melainkan untuk kepentingan pribadi,’’ ungkapnya.

Sedangkan dua kasus lainnya yang juga berkaitan dengan desa terkait penggunaan dana desa (DD). Kedua kasus tersebut, kata Indra, masih dalam proses penyelidikan dan diharapkan segera naik status ke penyidikan setelah cukup alat bukti. ‘’Ini masih akan kami gelarkan dulu, ketika cukup bukti akan kami naikkan dari proses lidik ke sidik,’’ tuturnya.

Bagaimana dengan dua kasus dugaan korupsi lainnya? Indra menyebut terkait pungutan liar (pungli) di Pasar Hewan. Kedua kasus itu, kata dia, telah dinyatakan P21 (hasil penyidikan sudah lengkap) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. ‘’Dugaan pungli itu dilakukan petugas non-PNS pada tahun lalu. Kerugian negaranya tidak terlalu banyak, hanya dari kupon-kupon biasanya itu,’’ ujar Indra.

Sedangkan kasus dugaan korupsi satunya lagi merupakan kasus paling besar yang ditanganinya saat ini. Yakni, terkait pengadaan lahan sekolah di Mantingan pada awal 2018 lalu. Sebagai terlapor, kata Indra, adalah dinas pendidikan (Dispendik) setempat. ‘’Kalau yang ini baru kami naikkan dari proses lidik ke sidik. Jadi, belum bisa kami tentukan siapa tersangkanya,’’ jelasnya.

Indra mengaku dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan gelar perkara atas kasus dugaan korupsi tersebut di Polda Jawa Timur. Setelah proses itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan turun melakukan proses audit untuk mengetahui jumlah total kerugian negara yang ditimbulkannya. ‘’Setelah itu, kami gelar lagi untuk penentuan siapa tersangkanya,’’ ungkapnya.

Dia menambahkan, prakiraan sementara, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan sekolah di Mantingan itu menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 1,5 miliar. Pun, pihaknya telah menyampaikan tembusan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus tersebut. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here