48 Warem Disegel Satpol PP, KPAD Sesalkan Penertiban

88

MADIUN – Momen Ramadan digunakan Pemkab Madiun bersih-bersih praktik maksiat. Satpol PP menyegel 48 dari 102 warung di Desa Pajaran, Saradan yang ditengarai sebagai kedok prostitusi Selasa (14/5). Seratusan petugas gabungan dilibatkan untuk mengesekusi puluhan warung remang (warem) yang melanggar Perda 4/2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tersebut. ‘’Sejak dua pekan lalu dimonitor dan terbukti memang ada praktik prostitusi,’’ kata Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto.

Penertiban puluhan warung yang berdiri dengan sistem sewa lahan PT KAI tersebut melibatkan seratusan petugas gabungan. Selain korps penegak perda, juga ada dinas perhubungan (dishub), Polri, TNI, PT KAI, dan PLN. Petugas memasang garis satpol PP di depan bangunan dan menempelkan stiker segel pada pintu warung. Satu persatu mulai dari bangunan yang berada di sebelah timur. Mayoritas bangunan ditinggal penyewa dan terkunci gembok. Namun, ada beberapa yang masih bertahan. Mereka baru bersedia pergi setelah berkomunikasi dengan petugas satpol PP. ‘’Kalau ada warung yang tidak disegel itu karena tidak terbukti digunakan praktik prostitusi,’’ ujarnya.

Eko menyatakan, penyegelan sebagai bentuk tindakan tegas terhadap praktik esek-esek berkedok warung di tepi Jalan Raya Saradan itu. Langkah penindakan yang sebelumnya dilakukan lembaganya tidak efektif. Aktivitas prostitusi masih saja berlangsung kendati ada upaya penangkapan para pekerja seks komersial (PSK). Juga menyerahkan wanita tunasusila (WTS) tersebut ke dinas sosial (dinsos) untuk pembinaan. ‘’Kalau warungnya yang ditutup otomatis tidak ada tempat yang bisa dipakai untuk mangkal,’’ ucapnya kepada Radar Caruban.

Dia menambahkan, pihaknya juga meminta PLN memutus aliran listrik warung yang disegel. Tujuannya agar penyewa mengurungkan niat menggunakan warung kembali. Disinggung mengapa banyak warung yang sudah tutup saat eksekusi, Eko beralasan karena sudah mengetahui pendataan yang dilakukan pihaknya. Pun karena merasa melakukan pelanggaran, mereka sadar diri untuk meninggalkan warung. Sedangkan penyewa memutuskan pergi setelah sempat bertahan lantaran tidak bisa berkutik ketika disodori sejumlah bukti. Yakni, dokumentasi foto bilik kamar warung dijadikan tempat esek-esek. ‘’Bukti itu juga dilengkapi pernyataan kesaksian,’’ katanya.

Terkait langkah pascapenertiban, satpol PP menyerahkan sepenuhnya ke PT KAI selaku pemilik lahan. Sebab pembangunan warung semi permanen itu berdasar perjanjian kontrak sewa. ‘’Bisa jadi putus kontrak karena ada pelanggaran,’’ ujarnya.

Sementara, langkah pemkab menertibkan warem disesalkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Madiun. Sebab, penutupan itu menghambat upaya pemantauan penderita HIV/AIDS yang biasa mangkal di sana. Apalagi, belum semua warung didatangi untuk cek voluntary counselling and testing (VCT). ‘’Kebetulan, wilayah Saradan belum bisa dipantau lagi,’’ kata Sekretaris KPAD Kabupaten Madiun Agrim Churnia.

Menurut Agrim, pemantauan faktor risiko HIV/AIDS lebih mudah ketika kalangan rentan terjangkit penyakit itu berada dalam satu tempat. Untuk pencegahan, misalnya, sistem yang dipakai menggunakan perantara kenalan PSK. Mereka menginformasikan adanya PSK lain yang berkeinginan cek kesehatan. Sedangkan yang terdeteksi HIV/AIDS akan lebih mudah dipantaunya. Jika berpinda-pindah tempat, dikhawatirkan penularan penyakit itu bisa lebih meningkat. ‘’Tidak bisa terpantau karena keberadaan mereka tidak diketahui,’’ ujarnya.

Ditanya alasan belum ada pemantauan ulang. Agrim menyebut bukan karena KPAD belum punya waktu melaksanakan. Melainkan kesulitan menembus. Pergantian ketua RT dan pengurus warung membuat pihaknya terkesan dipersulit. ‘’Mereka kurang kooperatif, niat kami cek kesehatan kerap dihalang–halangi,’’ ungkapnya. (fat/cor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here