769 Pelamar Tercoret dari Seleksi CPNS 2018

421

PONOROGO – Tahapan seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 tuntas sudah. Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kabupaten Ponorogo menerima 6.336 pelamar. Namun, hanya 5.567 pendaftar yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Sedangkan 769 lain gugur lantaran tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi.

Selanjutnya, panselda akan meneruskan proses seleksi ke tahap kedua. Yakni, seleksi kompetensi dasar (SKD) di Kota Madiun. ‘’TMS administrasi antara lain tidak melampirkan ijazah, nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) kurang dari 2,75, serta klasifikasi pendidikan tidak sesuai formasi,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Ponorogo Winarko Arief Tjahjono kemarin (22/10).

Rencananya, panselda melaksanakan tes SKD antara 26 Oktober sampai 17 November 2018. Tes diselenggarakan di Wisma Haji Kota Madiun. Pemkab menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar untuk melaksanakan tahapan tersebut. ‘’Jadwal pasti tes SKD untuk pelamar CPNS di Ponorogo kami belum tahu,’’ ujarnya.

Dalam tes SKD, para pelamar CPNS bakal diuji dengan beberapa materi. Yakni, tes karakteristik pribadi (TKP), tes intelegensia umum (TIU), dan tes wawasan kebangsaan (TWK). Itu berlaku untuk seluruh pelamar CPNS yang lolos seleksi administrasi.

Menurut dia, untuk lulus tes SKD mereka harus melampaui passing grade atau ambang batas nilai yang telah ditentukan. Perinciannya, 35 soal TWK, 30 TIU, dan 35 TKP. Seperti dijelaskan @BKNgoid, untuk memenuhi passing grade SKD yang menggunakan sistem computer assisted test (CAT), total ada 100 soal. Nilai 5 jika benar dan 0 jika salah dalam TWK serta TIU. Sedangkan, TKP jawaban bernilai 1–5.

Karena tes secara komputerisasi, hasilnya bisa langsung diketahui. Winarko pun minta para peserta tes SKD tidak mudah percaya penawaran orang lain. Sebaliknya, dia minta peserta menyiapkan diri sebaik mungkin dengan cara belajar materi tes CPNS secara mandiri. ‘’Yang penting, peserta harus menyiapkan stamina fisik,’’ tuturnya.

Di sisi lain, pemkab memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi para pelamar CPNS yang lolos seleksi administrasi dari kalangan disabilitas. Mereka bakal mendapat perlakuan sama dengan pelamar lainnya saat pelaksanaan tes SKD di Wisma Haji Kota Madiun. ‘’(Materi) tes juga sama dengan yang lain,’’ jelasnya.

Selain itu, lanjut Winarko, dalam syarat pendaftaran CPNS dari kalangan disabilitas memang dituntut bisa mandiri. Mereka dilarang dibantu orang lain saat menjalankan tugas. Termasuk ketika mereka berjalan. ‘’Kalau dituntun itu sudah di luar disabilitas lagi,’’ tuturnya.

Bedanya, dibandingkan dengan pelamar CPNS umum, terdapat penilaian khusus. Yakni, tidak menggunakan passing grade, melainkan di-ranking. ‘’Untuk peserta disabilitas, hasil ujiannya langsung di-ranking. Lalu diambil yang teratas,’’ terang Winarko. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here