31 SMPN Tak Penuhi Pagu, Disdikpora Akui Salah Prediksi

669
DITERIMA ATAU TIDAK: Para siswa melihat papan pengumuman pembagian kelas di SMPN 3 Magetan Rabu (10/7).

MAGETAN – Penerapan sistem zonasi ternyata tidak berpengaruh banyak dalam memenuhi pagu sejumlah SMPN. Di antara 39 SMPN yang ada di Magetan, hanya delapan sekolah yang berhasil memenuhi pagu. Bahkan, di sejumlah sekolah perbatasan, banyak kursi kosong. ‘’Kebutuhan SMP dan lulusan SD memang tidak sepadan,’’ kata Kabid Pendidikan SD dan SMP Disdikpora Magetan Suroso Rabu (10/7).

Karena ada selisih itu, lanjut dia, banyak sekolah yang kekurangan pagu. Namun, Suroso mengaku persoalan itu tidak hanya terjadi di Magetan. ‘’Di daerah lain juga sama. Bukan hanya Magetan yang banyak sekolah tidak terpenuhi pagunya,’’ ungkapnya.

Disdikpora mencatat sekolah yang pagunya terpenuhi itu menyebar. Bukan hanya ada di SMPN 1 Magetan dan SMPN 1 Kawedanan. Melainkan juga SMPN 1 Maospati, SMPN 3 Maospati, SMPN 1 Karangrejo, SMPN 1 Plaosan, SMPN 1 Barat, dan SMPN 4 Magetan.

Suroso mengakui pihaknya juga salah perhitungan dalam menentukan pagu. Seperti yang terjadi di SMPN 2 Sidorejo. Sekolah itu masuk zona 2 PPDB dengan mendapat pagu sebanyak tiga rombongan belajar (rombel). Padahal, sekolah itu terletak di pelosok.

Belum lagi mereka harus bersaing dengan SMPN 1 Sidorejo dan SMPN Panekan. Sementara, distribusi siswa baru hanya berasal dari tiga SD di Sidomulyo. Hasilnya, saat PPDB ditutup, SMPN 2 Sidorejo hanya mendapat 20 siswa. ‘’Ini memang kesalahan kami yang tidak memprediksi,’’ ujar Suroso.

Berdasar data disdikpora, tercatat ada sekitar 5.900 siswa ikut tahapan PPDB SMPN. Sedangkan, jumlah total keseluruhan lulusan SD/MI tahun lalu ada 7 ribu siswa. Tetapi, tidak semua mendaftar di SMPN. Sebagian ada yang memilih masuk MTs dan SMP swasta. ‘’Dan ternyata pilihan siswa ke sekolah itu-itu saja. Jadi, banyak yang tidak terpenuhi pagunya,’’ ungkapnya.

Kendati begitu, Suroso membuka peluang bagi calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah bisa menentukan pilihannya sendiri sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dimulai. Mereka diperkenankan masuk ke sekolah yang masih kekurangan pagu. ‘’Selama masih ada kursi, tetap boleh mendaftar. Tidak boleh menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan. Itu hak mereka,’’ tandasnya. (bel/c1/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here