3 Juta Warga di Madiun Raya Ikut Rayakan Pesta Demokrasi

46

Hari ini adalah puncak pesta demokrasi bagi seluruh warga Indonesia. Tanpa kecuali 3.181.547 pemegang suara di Madiun Raya. Secara serentak mereka akan memilih calon pemimpin bangsa dan anggota parlemen untuk periode 2019–2024. Bagi yang memiliki hak pilih, sebaiknya jangan disia-siakan untuk memilih calon terbaik. Bukan calon nakal yang gemar memberi uang agar menang.

———————

TAHAPAN pemilu 2019 di hampir seluruh daerah di eks Karesidenan Madiun memasuki tahap final. Sebanyak 12.555 tempat pemungutan suara (TPS) siap menggelar coblosan. Begitu juga dengan belasan ribu personel TNI/Polri telah disiagakan untuk mengawal dan mengawasi agar penyelenggaraan pemilu 2019 berjalan lancar.

Pengamat politik lokal dari Universitas Merdeka (Unmer) Madiun, Mudji Rahardjo mengingatkan, memilih merupakan soal tanggung jawab. Tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada masyarakat. ‘’Suara pemilih itu sangat berharga,’’ tegasnya kepada Radar Madiun.

Setiap warga harus menyadari bahwa satu suara yang berasal dari dirinya akan menentukan siapa yang bakal duduk dan berkuasa untuk mengatur mereka. Para calon itu adalah orang-orang yang akan dipilih untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Mudji menjelaskan, suara dari pemilih nanti diwujudkan dalam kebijakan, alokasi anggaran, hingga pengawasan yang sesuai dengan kepentingan pemilih itu sendiri. ’’Mari jadi pemilih berdaya, yang punya posisi tawar soal kriteria pemimpin bangsa dan calon anggota legislatif (caleg) yang dikehendakinya,’’ ajak dia.

Berdasar catatan litbang Jawa Pos Radar Madiun, pada pemilu 2014 lalu Joko Widodo yang saat itu menggandeng Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil presiden menang di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi dan Ponorogo. Sementara, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa hanya unggul di Pacitan dan Magetan.

Sementara dari soal hitungan kursi partai pada pemilu lima tahun lalu, Kota Madiun dan Pacitan dikuasai oleh Partai Demokrat. Sedangkan, Ngawi dan Magetan didominasi oleh PDI Perjuangan. Sementara, PKB bercokol di Kabupaten Madiun serta Golkar di Ponorogo.

Kendati demikian, Mudji mengaku itu belum bisa menjadi acuan. Karena politik bersifat dinamis. Sehingga apapun bisa saja terjadi. Tinggal bagaimana hasil tokoh-tokoh politik di daerah menggerakkan mesin politik mereka dalam mendulang suara sebanyak mungkin saat kampanye lalu.

Selain itu, Mudji menyatakan pemilu 2019 harus menjadikan rakyat sebagai subjek politik yang berdaulat dan menentukan. Rakyat tidak boleh hanya menjadi pemilih yang pasif. Yang hanya dijadikan alat legitimasi dan mobilisasi politik semata. Yang berguna saat pemilihan setelah itu nasibnya dilupakan. ’’Sebagai subjek politik, rakyat harus memberdayakan diri dengan memilih secara cerdas,’’ ungkapnya.

Dengan kata lain, lanjut Mudji, rakyat tidak boleh menentukan pilihannya hanya atas dasar uang, popularitas, ”tubuh”, kerabat sendiri, atau hal lain yang tidak berhubungan dengan kualitas berpolitik. Moralitas politik pemegang suara tidak boleh direduksi hanya dengan iming-iming materi berupa politik uang atau jabatan. ’’Moralitas politik kita adalah moralitas publik untuk kepentingan kehidupan berdemokrasi yang berinti pada nilai keadilan, nilai kebenaran, dan nilai kemanusiaan,’’ paparnya. (*hengky ristanto/ota)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here