25 Hektare Lahan Pertanian Alih Fungsi

129

MADIUN – Pesatnya laju pembangunan di Kota Madiun berdampak pada tata ruang. Salah satu adalah kawasan pertanian. Setiap tahun luas lahan di kota karismatik tersebut terus menyusut. ‘’Setiap tahunnya, lahan produktif di Kota Madiun mengalami penyusutan sekitar 2 persen,’’ kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Muntoro Danardono.

Saat ini luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kota Madiun tinggal 901 hektare. Sebelumnya, pada 2016 lahan produktif pertanian tercatat 926 hektare. Lalu, berkurang menjadi 923 hektare pada 2017. Dengan demikian, terjadi penyusutan sampai 25 hektare sepanjang dua tahun terakhir.

Muntoro mengungkapkan sesuai Perda 6/2011 tentang RTRW, zona hijau untuk lahan pertanian berkelanjutan di Kota Madiun di patok 444 hektare dari luas lahan yang ada. Zona tersebut mayoritas berada di Kecamatan Taman yang tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan non pertanian. ‘’Lahan pertanian di kota dari waktu ke waktu selalu mengalami alih fungsi. Tentunya kalau tidak ada komitmen semua pihak, khususnya dari OPD yang menerbitkan izin alih fungsi, bisa dipastikan ke depan lahan pertanian di Kota Madiun akan habis,’’ paparnya.

Dia mengaku pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah hal tersebut. Yang jelas, saat ini pihaknya hanya bisa fokus pada pengoptimalan produksi pertanian. ’’Paling banyak karena alih fungsi usaha properti,’’ ungkap Muntoro.

Mantan sekretaris dinas pertanian dan ketahanan pangan itu menuturkan, pengurangan lahan pertanian tersebut akan berdampak pada ketersediaan pangan. Meski begitu, pihaknya tidak khawatir. Karena memang selama ini, stok ketersedian beras masyarakat Kota Madiun bisa ditutupi dari daerah lain. ‘’Bergantung pada Kabupaten Madiun,’’ ujarnya.

Muntoro menyebutkan, dalam setahun kebutuhan konsumsi beras masyarakat di Kota Madiun mencapai 13.800 ton. Sementara, beras hasil produksi pertanian yang mampu disediakan oleh pemkot hanya sekitar 11.000 ton. ‘’Dengan demikian, terjadi deviasi sekitar 2.800 ton konsumsi beras masyarakat dalam satu tahun kalender,’’ terangnya.

Sementara itu, Sekda Kota Madiun Rusdiyanto menuturkan, pemkot telah membuat landasan hukum berupa perda terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jika memungkinkan, pemkot menyarankan pihak swasta bercocok tanam di atap bangunan agar penyusutan lahan dapat ditekan. Upaya tersebut seperti yang telah diberlakukan Pemkot Surabaya. ‘’Tatkala itu memang memungkinkan, tidak melanggar perda dan batasan minimal yang telah ditetapkan perda masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah mengurangi batas minimal perlindungan terhadap lahan pertanian, itu tidak kita izinkan,’’ kata mantan kepala BPKAD itu. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here