23 Overpass Sulit Tuntas

42

NGAWI – Optimisme Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR) bisa mengoperasikan sejumlah ruas tol Trans-Jawa sebelum Lebaran agaknya perlu diralat. Terutama, ruas Sragen-Ngawi  yang hingga kini belum selesai. Padahal, sesuai keinginan Kemen PUPR, waktu yang tersisa hingga fungsional kurang dua bulan.

Kendalanya, proses pembebasan lahan belum klir 100 persen dari kementerian. ‘’Kalau dari direksi, kami mengupayakan tetap operasional, cuma pada kenyataannya kami terkendala pembebasan lahan untuk perlintasan,’’ ungkap Aditya, pimpinan proyek (pimpro) paket Solo Ngawi Jaya (SNJ) 2 ruas Sragen-Ngawi.

Dia mengungkapkan, sebagian besar lahan yang belum bebas tersebut justru berada di ruas Mantingan-Ngawi. Sedangkan, lahan Sragen-Mantingan sudah hampir diselesaikan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian PUPR. Belum dibebaskannya lahan milik warga tersebut berdampak pada terhambatnya pembangunan perlintasan di ruas tol yang sedang dibangun. ‘’Main road-nya sudah siap, tapi untuk perlintasan overpass banyak belum jadi,’’ sebut Aditya.

Aditya memerinci, total ada 23 unit overpass yang dibangun di ruas Mantingan-Ngawi. Namun, baru sembilan yang bisa dilintasi. Itu pun darurat. Sebab, pengerjaannya belum sempurna. Pihaknya hanya melakukan penimbunan ala kadarnya. Agar tidak mengganggu pengendara yang akan menyeberang di titik tersebut.

Beberapa overpass setengah jadi yang sudah bisa dilintasi itu antara lain ada di Gembol, Sambirejo, Sidolaju. Sedangkan yang sudah jadi 100 persen di Grudo lantaran berada di ruas Ngawi-Wilangan dan telah difungsikan. ‘’Karena belum bebas timbunannya apa adanya, tapi belum bisa finis,’’ ujarnya.

Sebenarnya, pihak pelaksana sudah menyampaikan hal tersebut dalam rapat progres pembangunan tol. Harapannya, pembebasan lahan bisa diupayakan secepatnya seperti di Sragen-Ngawi. Namun sudah hampir dua tahun berjalan, pembebasan tak kunjung tuntas. Sedangkan pihaknya dituntut segera menyelesaikan proyek tersebut sesuai target. ‘’Ini kendala serius bagi kami, apalagi pelaksana dituntut kerja cepat on progress,’’ ungkapnya.

Aditya mengaku pekerjaan belum bisa mengikuti progres yang ditargetkan. Bahkan, jika lahan sudah bebas, hanya upaya percepatan yang bisa dilakukan. Sebab, banyak pekerjaan yang tertunda. ‘’Kalaupun pembebasan lahan selesai hari ini, untuk bisa sampai ke fungsional arus mudik sulit. Hal itu juga diakui Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT) saat monitoring ke lapangan,’’ imbuhnya.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, pihaknya mengupayakan sewa lahan. Namun, pelaksana harus merogoh kocek lebih dalam. Itu pun tidak semua lahan boleh disewa. Banyak masyakarat yang minta dibayar kontan, namun besarnya melebihi ambang appraisal. Sehingga, pihaknya tak bisa berbuat banyak. ’’Sewa-menyewa lahan itu sudah sesuai arahan BPJT,’’ tambahnya.

Melihat kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Ngawi Slamet Riyanto meminta pemkab turun tangan mengupayakan pembebasan lahan tersebut. Sehingga, proyek strategis nasional itu bisa rampung lebih cepat. ‘’Percepatan penyelesaian proyek tersebut juga akan berdampak positif pada peningkatan potensi investasi di Ngawi,’’ katanya.

Apalagi, Pemkab Ngawi punya kepentingan dan butuh pendekatan kementerian terkait pengelolaan rest area dan penambahan pintu tol di wilayah Ngawi untuk menunjang promosi wisata. ‘’Pemkab bisa mengupayakan itu, misalnya penyadaran masyarakat tentang pentingnya tol atau lewat komunikasi langsung kementerian PUPR,’’ pungkasnya. (ian/c1/sat)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here