Sepakat Meniadakan Mobilisasi Massa Pesilat

248

MADIUN – Tahun politik membuat berbagai urusan rawan ditumpangi kepentingan politik. Apalagi, kegiatan yang melibatkan massa dengan skala besar. Karena alasan itulah Forkopimda Kota Madiun membuat kesepakatan dengan perwakilan organisasi dan perguruan pencak silat di gedung diklat, Senin (3/9).  ’’Komitmen kami (perguruan, Red) tidak ada mobilisasi massa,’’ kata Moerdjoko, ketua Paguyuban Perguruan Pencak Silat Madiun.

Komitmen itu, kata dia, untuk momentum pelaksanaan Suroan dan Suran Agung pada perayaan tahun baru Islam 1440 H yang jatuh Selasa mendatang (11/8). Ada sepuluh perwakilan organisasi dan perguruan pencak silat yang hadir. Perwakilan dari Polres Ngawi, Magetan, Madiun, Pacitan, Nganjuk, hingga Polres Bojonegoro, Trenggalek, dan Jombang ikut ambil bagian. Kapolres Ponorogo AKBP Radiant bahkan datang secara langsung. ’’Kami mendukung kebijakan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif,’’ tegas Moerdjoko.

Moerdjoko mengatakan, seluruh perguruan pencak silat punya tujuan sama, yakni menjaga kondusivitas wilayah. Karenanya, mereka bersepakat tidak akan ada mobilisasi massa dalam perayaan tahun baru Islam nanti. Baik Suroan, Suran Agung, maupun kegiatan lain yang digelar masing-masing perguruan. ’’Intinya, kegiatannya tidak dilarang. Yang tidak boleh itu, mobilisasi massa dalam kegiatannya,’’ jelas pria yang juga ketua IPSI Kota Madiun itu.

Pun, Moerdjoko bahkan mempersilakan seluruh perguruan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi tradisi masing-masing. Bagi pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), tradisi nyekar atau ziarah ke makan leluhur juga tidak dilarang. Namun, jangan sampai ada pengerahan massa secara masif. ’’Dan perlu diketahui, nyekar ini tentu tidak sebatas pada 1 Muharam. Bahkan, di luar bulan Suro (Muharam) juga tidak masalah,’’ terang Moerdjoko. ’’Demikian juga kegiatan perguruan yang lain. Semua boleh, tapi tidak ada mobilisasi massa,’’ imbuhnya.

Pertemuan kemarin digelar sekitar dua jam. Anggota forkopimda mulai Wakil Wali Kota Madiun Armaya, Ketua DPRD Istono, Kepala Kejari Handoko Setiawan, Kakum Lanud Iswahjudi Letkol Sus Heri Krisdianto, Kapolres Madiun Kota AKBP Nasrun Pasaribu, dan Kasdim 0803/Madiun Mayor Arm Mulyadi silih berganti memberikan paparan. Mereka menilai, di tahun politik pengerahan massa secara masif (entah atas kepentingan apa pun) sangat rawan menimbulkan gesekan.

Kapolres Madiun Kota AKBP Nasrun Pasaribu mengatakan, perwakilan polres tetangga dilibatkan untuk menyamakan persepsi terhadap pengamanan kegiatan Suroan dan Suroan Agung di masing-masing daerah. ‘’Bahwa semua sepakat, tidak boleh ada mobilisasi massa,’’ ujar Nasrun.

Nasrun meminta masyarakat untuk menghormati keputusan antara forkopimda dan seluruh perguruan pencak silat. Adanya penerimaan yang beragam dari masyarakat, khususnya di media sosial, disikapi wajar oleh Nasrun. Kata dia, itu hak masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya. Namun yang jelas, seluruh masyarakat harus menaati komitmen bersama kemarin. ’’Harus komitmen dong. Situasinya saat ini tahun politik. Tentu yang harus didahulukan adalah kepentingan bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah,’’ tegasnya.

Wawali Armaya juga berharap masyarakat bisa menghormati komitmen bersama untuk meniadakan mobilisasi massa. Pria yang akrab disapa Yayak itu bahkan tak segan menyebut bahwa mobilisasi massa dalam kegiatan apa pun rawan menimbulkan gesekan jika digelar di tahun politik. ‘’Ditakutkan akan ada tumpangan-tumpangan kepentingan politik. Inilah yang rawan memecah belah. Komitmen ini harus dihormati,’’ tekannya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here