Madiun

2020, UMK Kota Madiun Terkunci Rp 1,95 Juta

Terdorong Inflasi, Upah Semakin Tinggi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tantangan dunia usaha semakin berat tahun depan. Jika produksi tidak tumbuh dengan baik. Sebab, upah minimum kabupaten (UMK) 2020 yang digedok Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 20 November lalu sebesar Rp 1,95 juta.

Pembaruan standar upah ini meningkat 8,51 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan didasarkan pada formulasi kenaikan inflasi dan kondisi ekonomi nasional. Hingga kini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun belum menerima penangguhan dari perusahaan.

Kepala Disnaker Kota Madiun Suyoto berencana memajukan batas akhir pengajuan penangguhan. Sepuluh hari sebelum batas akhir 31 Desember mendatang. Agar memiliki jeda sepuluh hari untuk menunggu jawaban dari pemerintah provinsi. ‘’Karena besaran UMK harus diterapkan per 1 Januari 2020,’’ kata Suyoto.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, tak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan. Artinya, tidak ada yang merasa keberatan dengan ketetapan standar minimum upah. ‘’Bagi pekerja yang tidak diupah sesuai UMK silakan mengadu. Kami akan mediasi,’’ ujarnya.

Bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan bersiap mendapatkan sanksi. Mandat PP 78/2016 tentang Pengupahan diterapkan untuk karyawan dengan masa kerja 0-1 tahun. ‘’Kami buka lebar pintu aduan,’’ tuturnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Madiun Budi Ganefianto masih mengkaji ketetapan UMK tersebut. Pihaknya juga telah menyarankan pengusaha yang merasa keberatan untuk mengajukan penangguhan. ‘’Silakan jika merasa keberatan ajukan penangguhan. Nanti ditindaklanjuti pihak terkait,’’ kata Budi.

Tidak menutup kemungkinan, ada perusahaan yang mengajukan penangguhan di injury time masa penangguhan. Meskipun selama ini belum pernah ada. ‘’Bisa jadi nanti ada yang mengajukan. Atau memang tidak ada yang keberatan,’’ ujarnya.

Apoleus Karo Karo, pemerhati ketenagakerjaan Kota Madiun, berpendapat besaran UMK 2020 yang telah ditetapkan belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Sebagaimana hasil survei dewan pengupahan setempat, besaran KHL sekitar Rp 2 jutaan. ‘’Kami berharap penentuan besaran UMK ke depan harus mempertimbangkan aspek KHL,’’ kata mantan ketua umum Serikat Pekerja (SP) Madiun 2018 lalu itu.

Kendati keberatan, dia mengungkapkan bahwa di level Kota Madiun para buruh tidak akan menuntut dengan menggelar aksi unjuk rasa. Pihaknya berharap itu dapat diselesaikan dengan diskusi bersama. ‘’Jadi, lebih kepada formula penentuannya. Sehingga buruh dapat hidup layak,’’ ucapnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close