198 Pemdes Kabupaten Madiun Belum Cairkan ADD Termin Ketiga

48
PEMBANGUNAN DESA: Suasana Desa Ngampel, Mejayan, Kabupaten Madiun, salah satu penerima ADD. Memasuki Agustus, termin ketiga dana itu belum diserap.

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Belum satu pun dari 198 pemerintahan desa (pemdes) di Kabupaten Madiun yang sudah menyerap alokasi dana desa (ADD) tahap ketiga. Terlewat satu bulan sejak pencairan itu bisa dilakukan Juli lalu. ‘’Masuk Agustus ini belum ada desa yang mengajukan pencairan,’’ kata Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Solichoel Arif Minggu (4/8).

Di APBD 2019, total ADD Rp 174 miliar. Pencairannya empat termin. Masing-masing 30 persen untuk tahap pertama hingga ketiga. Sedangkan terakhir 10 persen. Seluruh desa telah menyelesaikan pencairan termin pertama dan kedua. Sehingga, dana yang masih tersimpan di kas daerah (kasda) tahap ketiga Rp 52 miliar. ‘’Kalau tahap pertama dan kedua tidak ada masalah,’’ ujarnya.

Arif menjelaskan, lambatnya penyaluran triwulan ketiga karena proses penyerapan. Pemdes masih menyelesaikan sejumlah syarat pencairan. Seperti melaksanakan seluruh kegiatan yang dibiayai ADD tahap kedua. Juga merampungkan surat pertanggungjawaban (SPj) dengan output penggunaan dana minimal 75 persen. Tidak sekadar menyerap, tapi harus ada pelaporan yang transparan. ‘’Kami  terus mendorong agar segera ada pengajuan. Tapi, cepat tidaknya bergantung masing-masing pemdes,’’ paparnya.

DPMD memprediksi masih ada waktu sampai batas pencairan bulan depan. Mengingat situasinya sama ketika proses penyerapan tahap pertama dan kedua. Bedanya, molornya pencairan tahap awal lantaran APBDes 2019 banyak yang telat ditetapkan. Problem keterlambatan tersebut berimbas terhadap pencairan tahap selanjutnya. ‘’Februari memang sudah bisa proses pencairan tahap pertama. Tapi, saat itu banyak yang belum selesai,’’ urai Arif.

Molornya penyusunan APBDes, menurut dia, lantaran pemdes belum terbiasa dengan kebijakan baru. Bila dulu evaluasi cukup di kecamatan, kini sampai ke meja bupati. ‘’Tahun pertama ini jadi pembelajaran. Ke depan evaluasi APBDes bisa dimulai Desember, sehingga Januari sudah beres,’’ tuturnya.

Arif belum bisa banyak komentar perkiraan pencairan termin keempat. Sebab, ada penambahan ADD dua persen bersumber sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun lalu lewat perubahan APBD (P-APBD). Pun sebelum disalurkan perlu disusun perbup dan peraturan desa (perdes). ‘’Tapi, sudah diantisipasi termin terakhir kecil 10 persen karena menyadari mepetnya waktu,’’ pungkasnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here