198 Pemdes Diguyur Duit Rp 336,5 Miliar

381

MEJAYAN – Pemkab mengguyur duit ratusan miliaran bagi 198 pemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Madiun. Totalnya Rp 336,5 miliar bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) 2019. Selain jumlahnya tertinggi selama empat tahun terakhir, amanat UU 6/2014 tentang Desa itu wajib dijalankan. Pun, kali pertama nominal ADD melampaui DD. ‘’Kenaikan ADD tahun ini memang fantastis,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono kemarin (15/1).

Nilai ADD meroket dari tahun lalu yang hanya Rp 96 miliar menjadi Rp 174,4 miliar. Dalam kurun empat tahun ini bilangan dana bersumber APBD itu sebatas puluhan miliar. Sedangkan DD naik Rp 162,1 miliar dari sebelumnya Rp 142 miliar. Alokasinya ditentukan langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bila dipukul rata, masing-masing desa bisa mengantongi dana hingga Rp 1,5 miliar. ‘’Mungkin belum ada daerah lain di Indonesia yang bisa seperti kami,’’ klaimnya kepada Radar Mejayan.

Joko menjelaskan peningkatan fantastis itu tidak lepas dari kebijakan Bupati Ahmad Dawami. Menaikkan jumlah ADD dari batas minimal yang tertuang di UU 6/2014. Regulasi itu mengatur penentuan ADD minimal 10 persen dari hasil pengurangan antara dana perimbangan yang diterima daerah dengan dana alokasi khusus (DAK). Meski tidak menyebut detail nominal dua sumber dana tersebut, persentase yang dipakai adalah 17 persen. ‘’Jadi, ada kenaikan tujuh persen,’’ ujarnya sambil menyebut peningkatan bertahap ADD yang ditarget bupati sebesar 20 persen.

Joko memastikan, langkah mendongkrak nilai ADD tidak menyalahi aturan. Penentuan ADD menjadi kewenangan daerah sesuai UU 6/2014. Karenanya, pemkab tidak perlu berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Besaran peningkatan tujuh persen pun tidak jadi soal. Sebab persentase penghitung yang tercantum dalam regulasi adalah batas minimal, bukan maksimal. Sehingga pihaknya bisa leluasa menaikkan. ‘’Yang terpenting terukur sesuai ketersediaan anggaran,’’ ucapnya.

Besaran ADD yang diterima satu desa dengan lainnya variatif. Berkisar Rp 600 juta hingga Rp 1,4 miliar. Tidak berbeda jauh dengan alokasi penerimaan DD di rentang Rp 700 juta hingga Rp 1,3 miliar. Formulasi yang dipakai bergantung populasi penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kondisi geografis. Lantas, bagaimana kesiapan pemdes memberdayakan “uang kaget” itu? ‘’Insya Allah siap. Akan kami atur agar penggunaan dana besar itu bisa tepat sasaran,’’ tutur Joko.

DPMPD sedang menyelesaikan penyusunan peraturan bupati (perbup). Regulasi turunan Perda 9/2018 tentang Desa dan Perda 2/2015 tentang Keuangan dan Aset Desa. Isinya memuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penggunaan ADD. Dua hal yang dijadikan acuan pemdes dalam merencanakan program dan penyalurannya. Selain itu, kegiatan yang dijalankan harus mengarah visi dan misi kepala daerah. Juga tidak sekadar pembangunan fisik, tapi juga pemberdayaan. ‘’Objek pembangunan itu ada di desa. Bila desa makmur, kabupaten juga makmur,’’ tekannya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here