150 Bidang Verifikasi Ulang

101

MADIUN – Pembangunan overpass dan frontage tak perlu menanti proses pembebasan lahan terdampak tol Klitik-Wilangan tuntas. Sebab, dari total 1.504 bidang tanah yang dibutuhkan, baru 475 bidang yang telah mendapatkan uang ganti rugi (UGR). Sebanyak 1.029 sisanya masih belum terbayarkan. ‘’Data ini dinamis dan berkembang setiap harinya,’’ kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun Dwi Budi Martono.

Namun, semua lahan itu sudah disampaikan ketetapan harganya. Untungnya, warga tidak menolak besaran appraisal tersebut. Hanya, 150 bidang lain yang mengharuskan appraisal ulang. Lantaran luasan hingga lokasinya tidak sesuai dengan penyampaian awal. Sehingga perlu diverifikasi ulang agar benar-benar valid. ‘’Setelah appraisal, tidak langsung dibayarkan UGR-nya. Harus benar-benar klir dulu,’’ tegasnya.

Kendati demikian, proses itu dipastikan tak mengganggu pembangunan overpass maupun frontage. Sebelum pembayaran UGR, sudah ada kesepakatan antara warga dan pelaksana dengan sistem sewa. Sehingga pekerjaan tetap dapat dilaksanakan. Jika harus menunggu tanah itu terbayarkan UGR-nya, warga sendiri yang bakal merugi. Kehilangan akses transportasi juga akses ke sawah. ‘’Pembebasan lahan tahap kedua ini pada dasarnya sudah klir. Tinggal kelengkapan administrasi,’’ paparnya.

Budi membenarkan jika dalam pembebasan tanah tahap II ini jauh lebih cepat dari tahap I. Itu lantaran warga terdampak sebelumnya sudah pernah mengalami hal serupa. Sehingga mereka sudah tak asing dengan mekanisme yang harus dilalui. Hal itu jelas memudahkan BPN dan pejabat pembuat komitmen (PPK) tol untuk membebaskan bidang tanah tersebut. ‘’Relatif lebih gampang dari tahap pertama,’’ terangnya.

BPN bukannya mengesampingkan perlengkapan administrasi. Itu pun dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol Klitik–Wilangan. Jika menunggu kelar, pembangunan jalan bebas hambatan pastilah tak selesai dan diresmikan akhir Maret lalu. ‘’Memang harus seperti itu. Kelengkapan administrasi bisa menyusul,’’ ujarnya.

Hal itu pula yang dilakukan dalam penggantian tanah kas desa (TKD) pada tahap pertama. Mengingat untuk melepas status aset pemerintah desa (pemdes) itu harus mendapatkan persetujuan dari gubernur Jatim. Jika harus menunggu izinnya terbit, tanah pengganti yang sudah dibidik sebelumnya pasti bakal mengalami lonjakan harga yang signifikan. Maka, harus memulai dari awal untuk mencari tanah pengganti lainnya. ‘’Pekerjaan di lapangan sudah klir semua,’’ terangnya.

Perlakuan serupa juga terjadi pada penggantian tanah wakaf di Desa/Kecamatan Sawahan. Saat ini, nazir (pengelola tanah wakaf) sudah menerima tanah pengganti. Kendati secara formalitas tetaplah harus mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sayangnya, BWI baru akan dibentuk. Jika harus menunggu persetujuan itu terbit, kapan pembangunan tol itu dapat diselesaikan. ‘’Karena kami juga dipatok target, harus percepatan,’’ tegasnya.

PPK tol Gunadi membenarkan jika belum dibayarkan UGR itu lantaran masih melengkapi berkas administrasi. Setiap harinya, tanah yang sudah kelar appraisal-nya langsung ditransferkan UGR-nya. Sebab, itu sudah menjadi hak bagi pemilik tanah terdampak. Kendati pembangunan frontage dan overpass itu untuk memperlancar transportasi mereka. ‘’Mayoritas tinggal menunggu pembayaran,’’ terangnya.

Gunadi tetap bakal menyelesaikan tanah terdampak yang hingga kini belum jelas statusnya. Mulai TKD hingga tanah wakaf. Meskipun tanah tersebut alih fungsi untuk kepentingan umum. Dipastikan, masyarakat terdampak tidak ada lagi yang merasa dirugikan. ‘’Supaya tidak ada gejolak di tengah masyarakat,’’ pungkasnya. (bel/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here