Ponorogo

133 Orang Mengadu NIK ke Dukcapil

Dukcapil: Masalah Umum Pelamar CPNS

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Jumlah pelamar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 Ponorogo yang memprotes ketidaksinkronan nomor induk kependudukan (NIK) naik berlipat-lipat. Sebanyak 133 orang mendatangi kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) setempat dari sebelumnya hanya 10 orang. ‘’Terhitung 20 November lalu,’’ kata Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dukcapil Ponorogo Heru Purwanto Kamis (21/11).

Heru menjelaskan, NIK di e-KTP dengan kartu keluarga (KK) ada ketidaksesuaian. Penyebabnya entry data di daerah tidak bisa divalidasi server pemerintah pusat. Server mengalami limited access. Kasus ketidaksinkronan merupakan permasalahan umum bagi warga yang ingin menjadi abdi negara. ‘’Semuanya sudah teratasi,’’ ujarnya.

Dukcapil menyediakan loket khusus pengaduan dalam momen rekrutmen CPNS di bidang bidang pengelolaan adminstrasi dan permasalahan khusus. Pekan depan, organisasi perangkat daerah (OPD) itu juga membuka pos pengaduan. ‘’Kami stand-by agar persoalan segera tersolusikan,’’ ucapnya.

Heru menyatakan, persoalan bisa diselesaikan lembaganya. Tanpa bersinggungan dengan help desk atau menghubungi operator pemerintah pusat untuk pembaruan data. Pihaknya sebatas mengirim ulang data pemohon lewat update manual. ‘’Kalau dibilang lama karena harus satu persatu entry data bermasalah. Tapi, masalah sudah beres dalam 1×24 jam,’’ tandasnya. (dil/cor)

 

Pelamar Antusias, Waswas Calo CPNS

ANTUSIASME tinggi rekrutmen CPNS 2019 bikin Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni pasang kuda-kuda. Orang nomor satu di lingkup pemkab ini enggan menepikan potensi kemunculan oknum calo. Sekalipun pelaksanaannya sudah modern. Sanksi tegas tidak segan-segan untuk dijeratkan. ‘’ Kalau ada oknum terutama PNS menjadi calo, akan disanksi. Kalau perlu dipecat,’’ katanya Kamis (21/11).

Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah (BKPPD) setempat mencatat 3.223 warga memproses registrasi per Rabu (20/11). Sebanyak 1.517 di antaranya telah menyelesaikan pendaftaran. Jumlah pelamar diyakini bertambah sampai nanti pendaftaran ditutup. Sebab persyaratan relatif mudah. Indeks prestasi kumulatif (IPK), misalnya. Ketika sejumlah daerah minimal 3,00, kabupaten ini cukup 2,75. ‘’Kalau dari kalangan dewan langsung proses hukum,’’ paparnya.

Ipong meminta seluruh pelamar tidak percaya dengan oknum yang menawarkan kemudahan. Sistem saat ini sudah menggunakan komputer, bukan lagi kertas. Transparansi tinggi seperti pengumuman hasil yang diperoleh peserta ke publik ketika selesai tes. ‘’Penerimaan CPNS sekarang ini sudah tidak ada lagi bayar membayar,’’ ujarnya.

Bupati berharap, seleksi CPNS sistem baru ini bisa menghasilkan ASN yang cakap. Sebab persoalan kepegawaian sangat krusial menunjang produktivitas dan roda pemerintahan. Apalagi, angka ASN pensiun dari tahun ke tahun terbilang tinggi. Belum seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM)-nya. ‘’Jadi untuk melaksanakan the right man on the right place itu susah,’’ ucpnya. (naz/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close